MAKASSAR — Terkait informasi rencana penghapusan anggaran insentif guru honorer dari APBD Provinsi Sulsel, hal tersebut ditanggapi ketua IGI Sulsel, Abdul Wahid Nara. Menurut Wahid, langkah penghapusan seperti itu tidak seharusnya dilakukan mengingat guru honorer selama ini memiliki peran strategis dalam memajukan pendidikan, khususnya di Sulsel.
“Tak mungkinlah Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel akan menghapus insentif guru honorer di APBD Provinsi. Malahan, kami dari IGI Sulsel mengusulkan agar insentif mereka minimal setara dengan UMP,” ucap Wahid Nara kepada lintasterkini.com, Kamis (29/11/2018).
Wahid mengatakan, pihaknya menyambut baik sikap Gubernur Sulsel yang telah memerintahkan Disdik Sulsel dan TP2D mengawal dan memastikan Insentif guru honorer dipertahankan, dan itu sudah disetujui DPRD Sulsel.
“Tapi kami tetap berharap lebih dari itu. Perlu ada kesepakatan kolektif untuk menjadikan guru tak lagi terhina dengan pendapatan minimal setara UMP. Sangat memprihatinkan, jika guru lebih rendah insentifnya dibanding buruh kasar yang bisa mencapai minimal 100 ribu perhari,” tandasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Sulsel, H Syaharuddin Alrif menjelaskan, jika insentif guru tetap diperjuangkan dan berdasarkan hasil rapat Banggar, telah disepakati anggaran guru honorer Rp28 Miliar dan itu dimasukkan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Pendidikan (Disdik) Sulsel.
“Jadi insentifnya tetap sama seperti tahun lalu, Rp10 ribu perjam. R 4 ribu ditanggung APBD, dan Rp6 ribu ditanggung APBN,” pungkas Syaharuddin Alrif. (*)