Kepala BPMD Gowa Tegaskan tak Ada Pilkades Ulang

GOWA – Sejumlah Calon Kepala Desa bersama massa pendukungnya memprotes berbagai dugaan pelanggaran disertai kecurangan pada penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) se-Kabupaten Gowa yang dihelat tanggal 15 Desember 2016 lalu. Meski banyaknya Cakades yang keberatan dengan hasil Pilkades tersebut, dan menuntut dapat dilakukan pemilihan ulang, namun Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Kabupaten Gowa, Muhammad Asrul saat ditemui wartawan lintasterkini.com, Kamis (29/12/2016) menegaskan tidak akan ada pengulangan Pilkades itu.

Menurut Muhammad Asrul, meskipun ada berapa desa yang tidak menyetujui hasil Pilkades karena dianggap terjadi kecurangan, namun pesta demokrasi pemilihan langsung Cakades yang sudah dilaksanakan secara serentak 15 Desember 2016 lalu, sudah ditetapkan melalui syarat dengan landasan hukum Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Bupati (Perbub).

“Semua hasil Pilkades itu sudah sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan di panitia penyelenggara, tanggal 27 Desember 2016 yang lalu saya sudah terima hasil Pilkades dari panitia lokal,” ujarnya.

Asrul menambahkan bahwa ada mekanisme keberatan jika ada pihak yang merasa dirugikan, baik itu dari calon, tim pemenangan, saksi atau pihak penyelenggaraan. Diantara mekanisme keberatan itu, diantaranya dalam 3 hari sesudah penetapan, bentuk protes itu diajukan ke penyelenggara, lebih dari 3 hari itu sudah dianggap kadaluarsa, kecuali sudah naik ke Kabupaten.

“Jadi kalau sudah naik di kabupaten, hasil Pilkades itu masih bisa diprotes dalam waktu 30 hari sejak penetapan hasil, tapi itupun harus juga ada rekomendasi dari BPD setempat selaku pemberi SK P4KD,” tambahnya.

Asrul menganggap aksi protes massa dari beberapa desa itu tidak melalui mekanisme. Seharusnya massa itu memprotes di panitia lokal yang dibuktikan dengan fakta-fakta akurat.

“Harusnya diprotes sebelum penetapan itu diterima BPMD di Kabupaten, nanti BPMD yang memberi rekomendasi ke PMD untuk diproses. Tapi kalau langsung ke Kabupaten itu sudah jelas tidak melalui prosesur,” tutupnya. (*)