MAKASSAR — Rangkap jabatan rektor kini menjadi sorotan. Selain di Universitas Indonesia (UI), hal serupa juga terjadi di Universitas Hasanuddin (Unhas).
Rektor Unhas Dwia Aries Tina Pulubuhu menjabat sebagai Komisaris Independen PT Vale. Sebuah perusahan tambang dan pengolahan nikel terintegrasi yang beroperasi di Blok Sorowako, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan.
Jabatan tersebut ia emban sejak September 2020 lalu. Artinya sudah berjalan kurang lebih delapan bulan.
Merujuk PP 53 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Hasanuddin, BAB IV Sistem Pengelolaan Pasal 27 Poin 4, disebutkan jika rektor dilarang merangkap jabatan.
Mulai dari organ lain di lingkungan Unhas, badan hukum pendidikan dan perguruan tinggi lain, lembaga pemerintah pusat atau daerah, badan usaha di dalam maupun luar Unhas, serta institusi lain yang dapat menimbulkan pertentangan kepentingan dengan kepentingan Unhas.
Kasubdit Humas Unhas, Ishaq Rahman mengatakan perlu interpretasi dalam memahami aturan. Menurutnya definisi rangkap jabatan harusnya dioperasionalisasikan dengan cermat.
“Apakah komisaris termasuk dalam kategori jabatan yg disebutkan disitu?” kata dia kepada awak media, dikutip Lintasterkini.com, Rabu (30/6/2021).
Ishaq menyebut komisaris melakukan fungsi pengawasan. Bukan sebagau fungsi eksekutif. Makanya, jabatan komisaris dianggap tidak termasuk dalam larangan rangkap jabatan.
“Dalam PP Nomor 6 Tahun 1974 Pasal 3 Ayat 2 disebutkan bahwa untuk jabatan pengawasan itu dibolehkan,” ujarnya.
Selain itu, lanjutnya, Unhas sebagai Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) tentu melibatkan peran Majelis Wali Amanah (MWA). Juga disebut ada peran Kemendikbud dan Kemenpan RB
“MWA dan Mendikbud mengijinkan. Dan Menpan RB tidak melarang,” aku Ishaq.
Ishaq menambahkan, kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka juga menjadi salah satu penguat untuk mendorong kolaborasi lintas sektoral.
“Mas Menteri sekarang mendorong kebijakan Merdeba Belajar Kampus Merdeka. Kolaborasi kampus dan industri serta dunia usaha menjadi keharusan,” tukasnya.(*)