JAKARTA – Keterlibatan satuan jajaran komando kewilayahan TNI sebagai komunitas teritorial diharapkan dapat membantu
Pemerintah daerah dan Polri untuk mewujudkan stabilitas keamanan ketertiban masyarakat. Hal itu dikatakan Wakil Asisten
Teritorial (Waaster) Panglima TNI, Brigjen TNI (Mar) Purnomo yang dibacakan Paban IV/Komsos Ster TNI, Kolonel Inf Suchono.
Kolonel Inf Suchono mengatakan hal tersebut di hadapan 1.000 orang peserta Komunikasi Sosial (Komsos) TNI dengan Komunitas
Teritorial TNI tahun 2018. Kegiatan ini bertema “Melalui Komsos TNI Dengan Komunitas Teritorial, Kita Kuatkan Netralitas TNI
Dalam Rangka Mendukung Susksesnya Pemilu 2019”.
Komsos TNI dan Komunitas Teritorial ini dilaksanakan di Sasono Langgen Budoyo TMII, Jakarta Timur, Kamis (30/8/2018). Lebih
lanjut ia mengatakan, pelaksanaan Komsos dengan komunitas Teritorial TNI 2018 bukan hanya sekedar kegiatan rutin.
Baca Juga :
Tapi juga sebagai sarana komunikasi dan koordinasi untuk memberikan solusi serta menyamakan persepsi terkait dengan tugas kegiatan Teritorial TNI. Kegiatan ini dapat memberikan masukan kepada Staf Teritorial TNI sebagai pertimbangan untuk program kerja bidang Teritorial yang akan datang.
Waaster Panglima TNI menjelaskan, perkembangan lingkungan strategis yang semakin dinamis, akan berpengaruh terhadap
pertahanan negara. Selain itu dapat menghadirkan kecenderungan terhadap perspektif kemungkinan ancaman nyata yang menjadi
gangguan terhadap keutuhan Bangsa dan Negara.
“Penyalahgunaan medsos, terorisme, narkoba dan kesemua lini kehidupan masyarakat menuntut kesiapsiagaan dari unsur TNI, baik di pusat sampai dengan di daerah,” katanya.
Menurut Brigjen TNI (Mar) Purnomo melalui Kolonel Inf Suchono, masalah sosial sejak dini perlu diantisipasi dan
dikoordinasikan oleh aparat komando kewilayahan dengan pejabat–pejabat terkait. Hal ini diperlukan Sehingga tidak berkembang menjadi gejolak sosial yang lebih luas yang dapat berdampak kepada stabilitas sistem pemerintahan.
“Peran seluruh jajaran aparat kewilayahan dalam komunitas Teritorial sangat dibutuhkan stabilitas kondisi wilayah yang aman,”
ungkapnya.
Lebih lanjut ia menambahkan, dalam melaksanakan suatu perintah dari komando atas komandan satuan harus jelas, tepat waktu dan
sasaran dengan perencanaan yang maksimal. Menurut dia, apa yang harus dilakukan dengan perintah dan memberikan penjelasan
yang sejelas-jelasnya kepada anggota yang akan melaksanakan perintah, apabila ada yang kurang jelas agar ditanyakan ulang
kepada pemberi perintah.
Untuk menjawab tuntutan dan tantangan tugas TNI ke depan, Panglima TNI, kata dia, telah mengeluarkan leaflet tentang
netralitas TNI dalam menghadapi Pemilu 2019. Serta instruksi dalam penanganan bencana alam harus maksimal dan cepat.
“Perlu peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) aparat satuan komando kewilayahan, guna lebih meningkatkan peran serta
tugas TNI dalam mewujudkan kemanunggalan TNI-Rakyat,” kata dia.
Pada kesempatan tersebut turut memberikan pembekalan Kasubdis Ilpengtek Dislitbangad Kolonel Czi Burlian Sjafei. Dalam
paparannya Kolonel Czi Burlian Sjafei menyampaikan bahwa aparat teritorial harus netral dalam pelaksanaan Pemilu 2019.
“Netralitas TNI bukan hanya pada saat Pemilu tapi juga dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, Pemilu hanya bagian kecil dari
netralitas,” katanya. (*)
Komentar