JAKARTA – Pengembangan digitalisasi Pemkot Makassar di bawah kepemimpinan Wali Kota Moh. Ramdhan “Danny” Pomanto melalui beragam inovasi mendapatkan apresiasi dari media Tempo.
Ada lima kota di Indonesia yang mendapatkan apresiasi kategori pengembangan digitalisasi, yakni Tarakan, Medan, Malang, Makassar, dan Padang Panjang.
Makassar bersama empat daerah lainnya dianggap berhasil menunjukkan pencapaian digitalisasi dalam berbagai hal, seperti pelayanan publik, pembayaran pajak, pemberdayaan ekonomi, hingga gerakan cinta rupiah melalui sistem pembayaran nontunai.
Penyerahan penghargaan berlangsung dalam acara Apresiasi Tokoh Indonesia yang digelar media Tempo di The Ritz Carlton Jakarta, Selasa (29/8/2023) malam.
Kegiatan ini dihadiri langsung tiga menteri, yakni Mendagri Tito Karnavian, Menteri PAN-RB Abdullah Azwar Anas, dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.
Danny Pomanto mengucapkan terima kasih atas apresiasi yang diberikan media Tempo, khususnya dalam langkah pemerintah kota mengembangkan sistem digitalisasi.
Raihan ini, kata dia, akan menjadi acuan dalam memicu dan memacu Pemkot Makassar untuk lebih baik dengan melahirkan inovasi-inovasi dalam hal digitalisasi.
Transformasi digitalisasi sudah dilakukan Pemkot Makassar sejak periode pertama Danny Pomanti melalui penerapan Homecare dan Aplikasi Telemedicine yang memudahkan masyarakat mengakses layanan kesehatan.
Saat ini, Pemkot Makassar melalui Bapenda mengembangkan aplikasi Pakinta (Pajak Terintegrasi dan Terdigitalisasi) yang memudahkan masyarakat membayar pajak daerah secara nontunai.
“Kota Makassar mendapat apresiasi khusus pada peningkatan pendapatan daerah dari digitalisasi,” kata Danny Pomanto.
“Jadi, Makassar bersama empat kota lainnya mendapatkan penghargaan karena dengan digitalisasinya bisa memberi manfaat terutama dalam hal peningkatan pendapatan daerah,” tambahnya.
Danny Pomanto pun mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang ikut bekerja keras dalam meningkatkan PAD menuju Rp2 triliun.
Mendagri Tito Karnavian mengatakan ekspose media terhadap kinerja pemerintah daerah membantu kementerian dalam mengawasi pemerintah daerah di seluruh Indonesia.
“Kategori-kategori yang masuk dalam apresiasi ini sangat berhubungan dengan apa yang kami evaluasi dan pendampingan dari Kementerian Dalam Negeri,” katanya.
Apresiasi untuk pemerintah daerah ini bukan sebuah kompetisi. Namun demikian, Tempo mempertimbangkan berbagai indikator dan menggunakan data sekunder dari sejumlah lembaga, seperti BPS dan data Indeks Masyarakat Digital Indonesia dari Kemenkominfo.
Selain itu, pengecekan pada Indeks Elektronifikasi Transaksi Keuangan Daerah yang dilansir BI melalui kantor-kantor perwakilannya di berbagai daerah dan berbagai sumber lainnya untuk mengetahui perkembangan kinerja pemerintah daerah.