ilustrasi
MAMUJU – Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Sulawesi Barat, menyampaikan telah bekerja aktif selama dua tahun terakhir tanpa ada dukungan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
“Terbentuknya BUMD Sulbar berdasarkan perda yang diterbitkan pada November tahun 2009. Badan usaha ini memang didesain dengan konsep bagi hasil dari kegiatan kerjasama dengan investor dalam rangka mendukung peningkatan sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD) setiap tahunnya,” kata Direktur BUMD Sulbar, Harri Warganegara di Mamuju, Minggu (30/9/2012).
Menurutnya, dirinya sengaja menolak ada dukungan dana APBD karena masih banyak kebutuhan mendesak yang perlu mendapatkan suntikan modal seperti penanganan kesehatan, pendidikan dan perbaikan ekonomi masyarakat.
“Selama ini DPRD telah bersiap memberikan dana pendamping untuk membiayai BUMD. Namun, saya tetap berprinsip tanpa dukungan APBD pun kami tetap bisa bekerja maksimal,”ujarnya.
Dari awal keberadaan BUMD ini yang didesain untuk mencari kemitraan dengan investor sehingga kelak setelah berhasil barulah bisa mengharapkan tambahan PAD.
“Saya harus akui jika dalam waktu dua tahun ini kami belum bisa memberikan kontribusi PAD. Tetapi kami yakin, setelah investasi yang dilakukan telah beroperasi maksimal maka kami bisa memberikan tambahan PAD hingga mencapai Rp20 miliar per tahunnya,”jelas Harri.
Ia mengatakan, BUMD ini tidak pernah aktif dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa melainkan membangun kemitraan dengan pihak investor dengan sistem bagi hasil.
“Dalam 10 tahun kedepan kami akan masih fokus untuk menggenjot investasi seperti penanganan pembangunan infrastruktur seperti infrastruktur pembangunan PLTMH (Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro), pembangunan bongkar muat barang di pelabuhan laut di Belang-Belang dan berbagai infrastruktur lainnya,”tuturnya.
Harri yang juga ketua Kadinda Sulbar ini mengatakan, kegiatan pembangunan PLTMH ini terbagi dalam tujuh unit yang menyebar pada empat kabupaten di Sulbar diantaranya Kabupaten Mamuju, Majene, Polman dan Mamasa.
“Kami telah melakukan kerja sama dengan pihak swasta untuk membangun PLTMH dalam rentang waktu dua tahun terakhir,” katanya.
Pembangunan energi terbarukan di Sulbar kata dia merupakan kebutuhan mendesak dalam mendukung pembangunan industri yang telah direncanakan oleh gubernur Sulbar.
“Pemprov Sulbar telah memulai untuk membangun sentra industri yang akan mulai berlangsung pada 2013 yakni pembangunan pabrik minyak goreng di Pasangkayu, Mamuju Utara, industri rotan di Mamuju, Industri pengolahan Ikan di Majene dan industri pabrik kakao di Polman,” terangnya.
Untuk mendukung pengembangan industri kata dia, maka mutlak ada dukungan energi terbarukan.
“Tanpa ada energi listrik yang memadai mustahil pembangunan industri itu akan berlangsung normal. Makanya, kami dari BUMD fokus mendukung hadirnya PLTMH termasuk rencana pembangunan PLTA Karama,” katanya. (ant)
Komentar