JAKARTA – Terhitung tahun depan, pemerintah resmi menaikkan iuran program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
Hal itu dipastikan akan mulai berlaku menyusul sudah ditandatanganinya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.
Perpres tersebut ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada Kamis, 24 Oktober 2019, dan sudah diunggah ke laman Setneg.go.id.
Baca Juga :
Adapun kenaikan iuran terjadi terhadap seluruh segmen peserta. Dalam Pasal 34 beleid tersebut diatur bahwa iuran peserta pekerja bukan penerima upah (PBPU) kelas 3 akan meningkat menjadi Rp 42.000, dari saat ini sebesar Rp 25.500.
Iuran peserta atau mandiri kelas 2 akan meningkat menjadi Rp 110.000 dari saat ini sebesar Rp 51.000. Lalu, iuran peserta kelas 1 akan naik menjadi Rp 160.000 dari saat ini sebesar Rp 80.000. “Besaran iuran sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 [Pasal 34] mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2020,” tertulis dalam beleid tersebut.
Aswan, salah seorang warga di Makassar mengaku kenaikan BPJS akan sangat memberatkan masyarakat. Pasalnya, banyak layanan kesehatan tidak ditanggung BPJS.
“Kita membayar setiap bulan dan kini akan dianikkan. Disamping itu, ada beberapa item kesehatan tidak dicover oleh BPJS. Ini sangat memberatkan,” ungkapnya, Rabu (30/10/2019). (*)
Komentar