Logo Lintasterkini

Dicopot, Keluarga Besar Mantan Bendahara RSU LAKIPADADA Buka Suara

Fakra
Fakra

Rabu, 31 Januari 2024 12:45

Mantan Bendahara RSU Lakipada, Natalia Pamarruan.(foto:ist)
Mantan Bendahara RSU Lakipada, Natalia Pamarruan.(foto:ist)

MAKALE, – Mutasi Mantan Bendahara RSU Lakipada, Natalia Pamarruan masih menjadi kontroversi. Lantaran dirinya merasa tak punya masalah tugas sebagai bendahara.

Natalia Pamarruan pun mengaku keberatan terkait pencopotan meski dirinya mendapat penugasan dimutasi selaku tenaga ahli gizi di Puskesmas Malimbong Balepe.

Tak terima dengan pencopotannya yang disinyalir menjadi korban politik karena tak mendukungnya salah satu calon legislatif DPRD Provinsi Sulsel, Natalia pun akhirnya buka suara.

Ia menceritakan kronologi soal tindakan kebijakan yang dinilainya merugikan dirinya tersebut.

Semua berawal ketika Natalia menolak saat diminta diminta menjalankan list dukungan Caleg DPRD Sulsel yang tak lain adalah istri Bupati Tanah Toraja.

” beberapa hari lalu saya ditanya oleh rekan kerja saya untuk menyetor daftar dukungan kepada oknum caleg,”ujarnya.

Namun ia menolak karena dirinya merupakan Aparatul Sipil Negara (ASN) yang harus bertindak netral.

Terkait pencopotannya, kemudian menyulut emosi keluarganya dan mendesak dirinya melakukan klarifikasi dan melaporkan masalahnya kepada lembaga terkait.

” Keluarga saya tahu setelah kabar mutasi viral di medsos dengan dugaan karena tidak mendukung istri bupati yang jadi caleg DPRD Sulsel itu,”cerita Natalia.

Selang beberapa hari lalu, ia mendapat kabar SK penunjukan untuk jadi bendahara pengeluaran lagi di RSU Lakipadada lalu tiba-tiba malah dimutasi yang juga diduga tanpa analisa jabatan dan telaah dari pejabat terkait.

Pasalnya, kata Natalia mutasi ini tidak tepat dan tidak sesuai kompetensinya.

” Kompetensi untuk alasan penanganan stunting adalah D3 atau S.KM peminatan gizi tenaga itu ada, sementara saya berlatar belakang disiplin ilmu klinik gizi,”tegasnya.

Soal mutasi kata dia, itu hal biasa tetapi kalau dilakukan tidak sesuai aturan apalagi kalau karena kepentingan politik itu berarti melabrak aturan.

” Keluarga besar saya mempertanyakan perlakukan ini sebagai bentuk intimidasi, mereka tidak terima dan meminta saya lakukan klarifikasi, mutasi ini saya anggap merugikan sepihak, kalau normal dan wajar saya terima baik, ” ungkapnya, Rabu 31 Januari 2024.

Karena itu kata dia, bukan tidak mungkin desakan keluarganya yang keberatan untuk mengangkat dan melaporkan masalah itu akan ia tempuh. Karena kepentingan politik sebaiknya ini tidak boleh terjadi.

” Mereka tidak terima perlakuan seperti ini, saya didesak untuk laporkan masalah ini, apalagi mereka tahu saya tidak punya masalah, hanya karena saya tidak mendata dukungan itu mereka tidak terima, saya sudah tanyakan kenapa cuma saya yang dimutasi ada apa, ”tutupnya (***)

 Komentar

 Terbaru

News12 Juli 2025 12:44
Momentum Harkopnas Ke-78, Wabup Pinrang Launching Koperasi Merah Putih
PINRANG — Wakil Bupati (Wabup) Pinrang, Sudirman Bungi memimpin langsung upacara peringatan Hari Koperasi Nasional (Harkopnas) ke-78 Tahun 2025 yang...
Hukum & Kriminal12 Juli 2025 12:10
Kejari Pinrang Selidiki Dugaan Tambang Ilegal Yang Beroperasi Tanpa Izin
PINRANG — Kejaksaan Negeri (Kejari) Pinrang melalui Seksi Pidana Khusus (Pidsus) menelusuri aktivitas tambang di wilayah Kabupaten Pinrang iyang...
News12 Juli 2025 10:57
Belum Nikmati Listrik Negara, Warga Kepulauan Pangkep Tunggu Supersun
PANGKEP– Empat kecamatan di wilayah kepulauan Kabupaten Pangkep hingga kini masih belum menikmati penerangan listrik negara yang memadai. Warga ...
News12 Juli 2025 01:24
Hotel Cahaya Berkah di Pangkep Kini Hadir dengan Bangunan Dua Lantai, Fasilitas Lengkap Sama Seperti di Lantai Satu
PANGKEP — Hotel Cahaya Berkah yang terletak di jalan Andi maruddani Kabupaten Pangkep kini tampil lebih megah dengan pembangunan bangunan dua lantai...