Logo Lintasterkini

Dicopot, Keluarga Besar Mantan Bendahara RSU LAKIPADADA Buka Suara

Fakra
Fakra

Rabu, 31 Januari 2024 12:45

Mantan Bendahara RSU Lakipada, Natalia Pamarruan.(foto:ist)
Mantan Bendahara RSU Lakipada, Natalia Pamarruan.(foto:ist)

MAKALE, – Mutasi Mantan Bendahara RSU Lakipada, Natalia Pamarruan masih menjadi kontroversi. Lantaran dirinya merasa tak punya masalah tugas sebagai bendahara.

Natalia Pamarruan pun mengaku keberatan terkait pencopotan meski dirinya mendapat penugasan dimutasi selaku tenaga ahli gizi di Puskesmas Malimbong Balepe.

Tak terima dengan pencopotannya yang disinyalir menjadi korban politik karena tak mendukungnya salah satu calon legislatif DPRD Provinsi Sulsel, Natalia pun akhirnya buka suara.

Ia menceritakan kronologi soal tindakan kebijakan yang dinilainya merugikan dirinya tersebut.

Semua berawal ketika Natalia menolak saat diminta diminta menjalankan list dukungan Caleg DPRD Sulsel yang tak lain adalah istri Bupati Tanah Toraja.

” beberapa hari lalu saya ditanya oleh rekan kerja saya untuk menyetor daftar dukungan kepada oknum caleg,”ujarnya.

Namun ia menolak karena dirinya merupakan Aparatul Sipil Negara (ASN) yang harus bertindak netral.

Terkait pencopotannya, kemudian menyulut emosi keluarganya dan mendesak dirinya melakukan klarifikasi dan melaporkan masalahnya kepada lembaga terkait.

” Keluarga saya tahu setelah kabar mutasi viral di medsos dengan dugaan karena tidak mendukung istri bupati yang jadi caleg DPRD Sulsel itu,”cerita Natalia.

Selang beberapa hari lalu, ia mendapat kabar SK penunjukan untuk jadi bendahara pengeluaran lagi di RSU Lakipadada lalu tiba-tiba malah dimutasi yang juga diduga tanpa analisa jabatan dan telaah dari pejabat terkait.

Pasalnya, kata Natalia mutasi ini tidak tepat dan tidak sesuai kompetensinya.

” Kompetensi untuk alasan penanganan stunting adalah D3 atau S.KM peminatan gizi tenaga itu ada, sementara saya berlatar belakang disiplin ilmu klinik gizi,”tegasnya.

Soal mutasi kata dia, itu hal biasa tetapi kalau dilakukan tidak sesuai aturan apalagi kalau karena kepentingan politik itu berarti melabrak aturan.

” Keluarga besar saya mempertanyakan perlakukan ini sebagai bentuk intimidasi, mereka tidak terima dan meminta saya lakukan klarifikasi, mutasi ini saya anggap merugikan sepihak, kalau normal dan wajar saya terima baik, ” ungkapnya, Rabu 31 Januari 2024.

Karena itu kata dia, bukan tidak mungkin desakan keluarganya yang keberatan untuk mengangkat dan melaporkan masalah itu akan ia tempuh. Karena kepentingan politik sebaiknya ini tidak boleh terjadi.

” Mereka tidak terima perlakuan seperti ini, saya didesak untuk laporkan masalah ini, apalagi mereka tahu saya tidak punya masalah, hanya karena saya tidak mendata dukungan itu mereka tidak terima, saya sudah tanyakan kenapa cuma saya yang dimutasi ada apa, ”tutupnya (***)

 Komentar

 Terbaru

News04 Maret 2024 22:03
Pakai Baju dan Aksesoris Lebaran Agar Tak Berlebihan, Ini Tips Mix n Matc nya
Memadupadankan (mix n match) aksesori dengan baju Lebaran bisa membuat penampilan lebih cantik, namun di sisi lain juga bisa terlihat berlebihan. Untu...
News04 Maret 2024 20:25
Kuasa Hukum Eks Dirut PT SCI Mengadu ke DPRD Sulsel, Minta Gunakan Hak Angket
MAKASSAR – Polemik pemberhentian sejumlah Direksi PT Sulsel Citra Indonesia (Perseroda) Sulsel dan diganti dengan pelaksana tugas (Plt) terus be...
News04 Maret 2024 19:55
Pemkot Makassar Gandeng BPJS Ketenagakerjaan, Cover 35 Ribu Pekerja Rentan
MAKASSAR – Pemerintah Kota Makassar akan segera mewujudkan komitmennya untuk melindungi pekerja rentan di Kota Makassar. Dengan menggandeng BPJS...
News04 Maret 2024 19:15
HUT ke-78, Persit KCK Gelar Bakti Sosial Donor Darah
MAKASSAR – Pangdam XIV/Hasanuddin Mayjen TNI Bobby Rinal Makmun, S.I.P., didampingi Ketua Persit Kartika Chandra Kirana (KCK) PD XIV/Hasanuddin ...