PINRANG – Kelangkaan stok Elpiji (LPG) subsidi kemasan 3 kg yang kerap terjadi di Kabupaten Pinrang, khususnya di wilayah luar kota terus membuat masyarakat resah. Pasalnya, LPG 3 kg bagi warga pedesaan sudah menjadi salah satu kebutuhan pokok mereka, apalagi LPG subsidi tersebut peruntukannya sangat jelas untuk warga miskin yang bermukim kebanyakan di luar wilayah Kota Pinrang.
“Kalau stok LPG habis, sudah biasami terjadi Pak. Lebih parah lagi kalau sudah terjadi kekosongan seperti itu, harganya langsung melambung dibandingkan harga biasa,” tutur Rahmah, salah satu warga pengguna LPG 3 kg di Kecamatan Mattiro Sompe Pinrang kepada lintasterkini.com, Rabu, (30/5/2018).
Dari penelusuran lintasterkini.com, alasan pihak Pertamina yang menjadikan peruntukan tidak tepat sasaran sebagai salah satu penyebab kerapnya kelangkaan LPG 3 kg di Kabupaten Pinrang, benar adanya. Namun yang mengejutkan, salah satu penyebab tidak tepat sasaran tersebut juga dikarenakan tidak beresnya kontrol pengawasan distribusi oleh Pertamina di tingkat agen.
Baca Juga :
Dimana, para agen lebih mementingkan mengejar keuntungan dengan mendistribusikan stoknya besar-besaran di wilayah Kota Pinrang yang nota bene warga miskinnya kurang. Sehinga hak warga miskin di pedesaan diambil oleh konsumen perkotaan.
“Untuk pangkalan saya di Kecamatan Batu Lappa, pengambilan stok kami dibatasi maksimal 60 tabung per minggu,” ucap salah satu pemilik pangkalan di wilayah Kecamatan Batu Lappa yang namanya tidak ingin dimediakan.
Menyikapi kenyataan tersebut, Jasmir, salah satu pemerhati sosial dan juga tokoh masyarakat Pinrang meminta agar Pertamina segera mengambil tindakan dengan memperbaiki tata kelola distribusi di tingkat agennya. Menurut dia, pihak agen berdalih terjadi kelangkaan sehingga selalu minta penambahan stok.
“Ditambah berapa pun stoknya, kalau begini kenyataannya, tidak akan menyelesaikan masalah kelangkaan,” tegas Jasmir.
Jasmir menyebutkan, secara logika jumlah warga miskin itu kebanyakan bermukim di luar Kota atau pedesaan. Tapi yang jadi pertanyaan, stok LPG disalurkan di wilayah Kota Pinrang dan malah membatasi stok untuk pangkalan di luar kota.
“Kalau memang Pertamina memiliki kepedulian untuk warga miskin agar haknya untuk mendapatkan subsidi LPG 3 kg tidak dikebiri, mereka harus segera bertindak dengan menertibkan tata kelola distribusi di tingkat agennya. Kalau memang mau dibiarkan, alihkan saja peruntukkan subsidi LPG 3 kg itu buat warga menengah ke atas yang bermukim di Kota seperti kenyataan yang terjadi saat ini,” tandasnya.
[NEXT]
Dikonfirmasi terkait permasalahan tersebut, pihak Pertamina melalui Unit Manager Communication dan CSR MOR Pertamina Wilayah VII Makassar, Roby Hervindo mengungkapkan, secara tata kelola distribusi, pihaknya telah berupaya maksimal dalam melayani kebutuhan masyarakat pedesaan di Kabupaten Pinrang. Menurut dia, di wilayah Pinrang, kebutuhan masyarakat akan elpiji dilayani oleh 6 agen dan 450 pangkalan.
“Dari keseluruhan agen dan pangkalan tersebut, sebagian besar atau 79% berada di wilayah pedesaan. Hanya sejumlah kecil yaitu 21% yang berlokasi di wilayah perkotaan. Artinya, dari sisi distribusi, elpiji subsidi memang difokuskan penyebarannya untuk masyarakat pedesaan yang umumnya masuk kategori masyarakat miskin,” jelas Roby kepada lintasterkini.com, Rabu, (30/5/2018).
Roby menjelaskan, Pertamina juga terus meningkatkan layanan pada masyarakat dengan menambah jumlah pangkalan. Diharapkan, pada akhir 2018 ini, setiap kelurahan/desa sudah akan terdapat minimal 1 pangkalan, sehingga diperkirakan jumlahnya akan mencapai 478 pangkalan yang melayani 108 Kelurahan/Desa yang ada di Kabupaten Pinrang.
Lanjut dia, dari sisi pasokan, jumlah penyaluran kepada masyarakat Pinrang juga terus bertambah. Pada 2017, rerata penyaluran pada masyarakat mencapai 11.900 tabung per hari. Sementara di 2018 hingga kini, rerata penyaluran mencapai 12.233 tabung per hari atau meningkat 27% dibanding rerata 2017.
“Sebagian besar pasokan elpiji subsidi ini disalurkan ke wilayah pedesaan Pinrang, sebanyak hampir 70% atau sekitar 8.563 tabung per hari,” ungkap Roby.
Dia menambahkan, tata kelola distribusi elpiji subsidi bagi masyarakat miskin sebagaimana ditetapkan dalam peraturan, memang masih ada kelemahan. Barang subsidi ini masih dijual secara terbuka yang artinya, siapapun bisa membelinya. Akhirnya terjadi penyalahgunaan oleh sebahagian masyarakat.
Diungkapkannya, pada sidak yang dilakukan bersama Disperindag Kabupaten Pinrang dan Polres Pinrang beberapa waktu lalu, ditemukan elpiji dalam jumlah konsumsi besar digunakan untuk bisnis hotel, rumah makan dan untuk usaha peternakan. Ini bertentangan dengan peruntukan elpiji subsidi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 tahun 2009.
Akhirnya lanjut Roby, pihaknya tak pernah berhenti untuk terus menghimbau kepada masyarakat mampu agar tidak lagi mengkonsumsi elpiji subsidi bagi masyarakat miskin. Saat ini, 93% konsumsi elpiji di Sulawesi didominasi oleh elpiji subsidi.
Jika mengacu peruntukan, artinya 93% masyarakat Sulawesi masuk kategori miskin. Padahal menurut data BPS, jumlah penduduk miskin di Sulawesi hanya di kisaran 9%.
“Mari bersama-sama kita pastikan elpiji subsidi tepat sasaran agar masyarakat mampu segera beralih ke elpiji non subsidi. Sehingga mengurangi beban subsidi energi, yang pada gilirannya akan mengurangi hutang Indonesia yang harus dibayar oleh masyarakat itu sendiri,” tutupnya. (*)
Komentar