Kertas suara yang rusak di palopo
MAKASSAR – Menjelang Pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan 22 Januari 2013, sejumlah kecurangan terjadi di berbagai daerah seperti ratusan kertas suara sudah tercoblos serta dugaan “money politik“.
“Ini sudah tidak benar, aparat terkait harus tegas menindaki oknum yang tidak bertangung jawab. Kalau begini jadinya saya menuntut sebaiknya Pilgub ditunda saja,” tegas Calon Gubernur Sulsel Ilham Arief Sirajuddin di Makassar, Minggu.
Berdasarkan pantauan dan temuan tim pasangan Ilham Arief Sirajuddin-Aziz Qahar Mudzakkar (IA) kecurangan terjadi di Kota Polopo dan Kota Pare-pare. Ratusan kertas suara sudah tercoblos pada nomor urut dua yakni Syahrul Yasin Limpo-Agus Arifin Nu’mang, (Sayang).
Bahkan dugaan money politik terjadi di Desa Pitumpanua, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo untuk mempengaruhi warga memilih nomor urut tertentu.
Hamsi Ismail, salah seorang tokoh masyarakat setempat melaporkan adanya sejumlah aparat pemerintah Kecamatan Pitumpanua membagi-bagikan uang kepada 262 kepala keluarga di empat kelurahan.
“Masing-masing Kepala Keluarga mendapat uang senilai Rp500 ribu serta beras 25 kilogram. Para pegawai pemerintah ini mendatangi rumah warga beberapa waktu lalu. Dan lucunya lagi, ini dibagikan malam hari,” ujar Hamsi saat dihubungi wartawan.
Menurut Hamsi, saat membagikan uang, para aparat pemerintah Kabupaten Wajo ini mewajibkan para penerima uang untuk mencoblos pasangan “Sayang” pada tanggal 22 januari 2013.
“Sudah dihitung total uang yang dibagikan sebesar Rp131 juta serta 400 sak beras. Katanya untuk bantuan pemerintah untuk korban banjir, padahal banjirnya enam bulan lalu, kenapa baru sekarang. Apa hubungannya dengan Pilgub, dan kenapa mesti harus mencoblos nomor dua,” ucapnya.
Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Sulsel Suprianto menyatakan, pihaknya masih mendalami dan belum mengambil kesimpulan dan keputusan apakah itu benar atau salah. Namun pihaknya tidak ingin menduga-duga.
“Laporannya sudah masuk, kita masih mendalami apakah itu benar atau salah perlu pembuktian lebih lanjut,” katanya.
Sementara anggota Lembaga Swadaya Masyarakat di Kabupaten Wajo, Lembaga Pemantau Penyelenggara Negara RI (LPPN – RI) Muhammad Nasir melayangkan protes keras terhadap indikasi praktek money politik yang dilakukan Pemkab Wajo dengan motif bantuan kemanusiaan itu.
“Sudah dipertanyakan ke Camat Pitumpanua, katanya dirinya diberi perintah dari atas. Makanya anggota kami terus menelusuri sumber dari bantuan ini. Jika memang ini menggunakan uang negara, pasti kami tuntut, karena jelas ini pelanggaran,” sebutnya. (ant)
Komentar