Logo Lintasterkini

Kas Tekor, Plt Gubernur Sulsel Perintahkan Periksa dan Beri Sanksi

Andi Nur Isman
Andi Nur Isman

Selasa, 01 Juni 2021 13:09

Plt Gubenur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman
Plt Gubenur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman

MAKASSAR — Pemprov Sulsel tekor. Kas hilang Rp1,96 miliar. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait pun bakal diperiksa dan diberi sanksi.

Pemeriksaan tersebut merupakan perintah langsung Plt Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman. Evaluasi OPD bisa saja dilakukan kepada pejabat yang tidak mampu menjalankan tugas sesuai jalurnya.

Hal ini pun sebagai bentuk keseriusan dan ketegasan Andi Sudirman. Guna mendorong perbaikan prosedur tatanan penganggaran lebih baik. Serta mendorong ketertiban dan pelayanan yang semakin meningkat bagi bagi masyarakat banyak.

Terlebih lagi, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI memberikan predikat opini wajar dengan pengecualian (WDP) atas Laporan Hasil Pertanggungjawaban (LHP) BPK-RI Perwakilan Sulsel atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Sulsel Tahun Anggaran 2020.

Ada beberapa catatan BPK atas pemeriksaan laporan keuangan dan laporan kinerja Pemprov Sulsel untuk tahun 2020. Salah satunya, ditemukannya pada tiga OPD yang tekor pada kas bendahara atau adanya sisa kas yang merupakan kas di bendahara pengeluaran yang belum disetorkan ke kas daerah sampai dengan 31 Desember tahun 2020.

“Catatan dari BPK ini akan kami jadikan sebagai bahan evaluasi dan pemeriksaan lebih lanjut untuk OPD terkait,” tegasnya.

Menurutnya, pemeriksaan yang dilakukan ini atas rekomendasi dari Inspektorat. Sehingga kejadian tersebut agar tidak berulang kembali di tahun ini. Serta membentuk tim kerja yang lebih baik dan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas dalam menjalankan sistem pemerintahan.

“Kami butuh penguatan tim TAPD serta OPD. Tindak lanjut dalam 60 hari akan ditegasi untuk selesaikan dan jika ditemukan pelanggaran akan mengacu pada rekomendasi. Sanksi akan diberikan sesuai rekomendasi inspektorat” pungkasnya.

Lanjutnya, “ini juga menjadi warning untuk semua OPD. Sebagai pejabat negara, harus hati-hati. Setiap rupiah yang masuk ataupun yang keluar harus dipertanggungjawabkan sebaik-baiknya untuk orang banyak,” pintanya.(*)

 Komentar

 Terbaru

Peristiwa14 Juni 2021 20:09
Demo di Bulukumba Ricuh, Demonstran Kesal Bupati Arogan Tendang Ban
BULUKUMBA — Aksi demonstrasi di depan kantor Bupati Bulukumba ricuh, Senin (14/6/2021). Demonstran dan aparat keamanan saling dorong. Kericuhan ters...
News14 Juni 2021 18:54
Makassar Bakal Punya Pelabuhan Baru, Peruntukan Antarpulau hingga Antarprovinsi
MAKASSAR — Kota Makassar bakal punya pelabuhan penyeberangan yang lebih layak. Bisa diperuntukkan sebagai pelabuhan antarpulau hingga antarprovinsi....
News14 Juni 2021 17:31
Hari Donor Darah Sedunia, PMI Makassar Sudah Kumpulkan 650 Kantong
MAKASSAR — Wakil Kepala Unit Donor Darah (UDD) PMI Makassar, Khudri Arsyad mengungkapkan sejauh ini sudah mengumpulkan 650 kantong darah dalam perin...
News14 Juni 2021 17:06
DPRD Tolitoli Bertandang ke Makassar, Bahas Pengawasan di DPRD Makassar
MAKASSAR – Sejumlah Anggota DPRD Tolitoli, Sulawesi Tengah melakukan kunjungan ke DPRD Makassar, Senin (14/2/2021). Rombongan legislator yang di...