Logo Lintasterkini

Kas Tekor, Plt Gubernur Sulsel Perintahkan Periksa dan Beri Sanksi

Andi
Andi

Selasa, 01 Juni 2021 13:09

Plt Gubenur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman
Plt Gubenur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman

MAKASSAR — Pemprov Sulsel tekor. Kas hilang Rp1,96 miliar. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait pun bakal diperiksa dan diberi sanksi.

Pemeriksaan tersebut merupakan perintah langsung Plt Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman. Evaluasi OPD bisa saja dilakukan kepada pejabat yang tidak mampu menjalankan tugas sesuai jalurnya.

Hal ini pun sebagai bentuk keseriusan dan ketegasan Andi Sudirman. Guna mendorong perbaikan prosedur tatanan penganggaran lebih baik. Serta mendorong ketertiban dan pelayanan yang semakin meningkat bagi bagi masyarakat banyak.

Terlebih lagi, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI memberikan predikat opini wajar dengan pengecualian (WDP) atas Laporan Hasil Pertanggungjawaban (LHP) BPK-RI Perwakilan Sulsel atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Sulsel Tahun Anggaran 2020.

Ada beberapa catatan BPK atas pemeriksaan laporan keuangan dan laporan kinerja Pemprov Sulsel untuk tahun 2020. Salah satunya, ditemukannya pada tiga OPD yang tekor pada kas bendahara atau adanya sisa kas yang merupakan kas di bendahara pengeluaran yang belum disetorkan ke kas daerah sampai dengan 31 Desember tahun 2020.

“Catatan dari BPK ini akan kami jadikan sebagai bahan evaluasi dan pemeriksaan lebih lanjut untuk OPD terkait,” tegasnya.

Menurutnya, pemeriksaan yang dilakukan ini atas rekomendasi dari Inspektorat. Sehingga kejadian tersebut agar tidak berulang kembali di tahun ini. Serta membentuk tim kerja yang lebih baik dan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas dalam menjalankan sistem pemerintahan.

“Kami butuh penguatan tim TAPD serta OPD. Tindak lanjut dalam 60 hari akan ditegasi untuk selesaikan dan jika ditemukan pelanggaran akan mengacu pada rekomendasi. Sanksi akan diberikan sesuai rekomendasi inspektorat” pungkasnya.

Lanjutnya, “ini juga menjadi warning untuk semua OPD. Sebagai pejabat negara, harus hati-hati. Setiap rupiah yang masuk ataupun yang keluar harus dipertanggungjawabkan sebaik-baiknya untuk orang banyak,” pintanya.(*)

 Komentar

 Terbaru

News14 Juli 2025 21:30
Bupati Gowa Apresiasi Kerja Dinas Lingkungan Hidup di Beautiful Malino 2025, Azhari Azis: Bangun Kolaborasi dengan Tim Kecamatan
GOWA – Perhelatan akbar Beautiful Malino 2025 yang dinilai banyak pihak terbilang sukses, rupanya berdampak pada kerja Dinas Lingkungan Hidup Ka...
News14 Juli 2025 15:24
Najelaa Shihab Hadir di Sidrap, Soroti Urgensi Peran Berbagai Pihak untuk Pendidikan
MAKASSAR – Najelaa Shihab, pendiri Guru Belajar Foundation, hadir pada hari pertama penyelenggaraan Temu Pendidik Nusantara XII (TPN XII) di Kab...
News14 Juli 2025 15:04
OJK Gelar Rapat Pleno Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah se-Sulsebar Tahun 2025
MAMUJU – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menggelar Rapat Pleno Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPA...
News14 Juli 2025 12:38
Mahasiswa KPI UIN Alauddin Pamerkan Karya Artikel Berita, Dekan FDK Beri Apresiasi
MAKASSAR  – Mahasiswa Komunikasi Penyiaran Islam (KPI) UIN Alauddin Makassar membuat artikel berita. Artikel yang di buat merupakan karya yang ...