Logo Lintasterkini

Kas Tekor, Plt Gubernur Sulsel Perintahkan Periksa dan Beri Sanksi

Andi Nur Isman
Andi Nur Isman

Selasa, 01 Juni 2021 13:09

Plt Gubenur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman
Plt Gubenur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman

MAKASSAR — Pemprov Sulsel tekor. Kas hilang Rp1,96 miliar. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait pun bakal diperiksa dan diberi sanksi.

Pemeriksaan tersebut merupakan perintah langsung Plt Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman. Evaluasi OPD bisa saja dilakukan kepada pejabat yang tidak mampu menjalankan tugas sesuai jalurnya.

Hal ini pun sebagai bentuk keseriusan dan ketegasan Andi Sudirman. Guna mendorong perbaikan prosedur tatanan penganggaran lebih baik. Serta mendorong ketertiban dan pelayanan yang semakin meningkat bagi bagi masyarakat banyak.

Terlebih lagi, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI memberikan predikat opini wajar dengan pengecualian (WDP) atas Laporan Hasil Pertanggungjawaban (LHP) BPK-RI Perwakilan Sulsel atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Sulsel Tahun Anggaran 2020.

Ada beberapa catatan BPK atas pemeriksaan laporan keuangan dan laporan kinerja Pemprov Sulsel untuk tahun 2020. Salah satunya, ditemukannya pada tiga OPD yang tekor pada kas bendahara atau adanya sisa kas yang merupakan kas di bendahara pengeluaran yang belum disetorkan ke kas daerah sampai dengan 31 Desember tahun 2020.

“Catatan dari BPK ini akan kami jadikan sebagai bahan evaluasi dan pemeriksaan lebih lanjut untuk OPD terkait,” tegasnya.

Menurutnya, pemeriksaan yang dilakukan ini atas rekomendasi dari Inspektorat. Sehingga kejadian tersebut agar tidak berulang kembali di tahun ini. Serta membentuk tim kerja yang lebih baik dan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas dalam menjalankan sistem pemerintahan.

“Kami butuh penguatan tim TAPD serta OPD. Tindak lanjut dalam 60 hari akan ditegasi untuk selesaikan dan jika ditemukan pelanggaran akan mengacu pada rekomendasi. Sanksi akan diberikan sesuai rekomendasi inspektorat” pungkasnya.

Lanjutnya, “ini juga menjadi warning untuk semua OPD. Sebagai pejabat negara, harus hati-hati. Setiap rupiah yang masuk ataupun yang keluar harus dipertanggungjawabkan sebaik-baiknya untuk orang banyak,” pintanya.(*)

 Komentar

 Terbaru

News28 September 2021 21:11
Kebakaran di Galesong Selatan Kabupaten Takalar, Delapan Rumah Warga Ludes
Sebanyak delapan rumah warga yang berada di Galesong Selatan Kabupaten Takalar ludes dilalap api, Selasa (28/9/2021) sekira pukul 19.30 Wita. Tidak ad...
News28 September 2021 19:48
Warga Makassar Beli Mobil Cash Seharga Rp 271 Juta Pakai Uang Koin
Uang koin itu dibawa Asriadin ke dealer dengan cara dimasukkan dalam sembilan galon. Asriadin sendiri merupakan penjual barang campuran dan ia membeli...
News28 September 2021 14:02
Gojek dan AMSI Gelar Penghargaan Karya Jurnalistik Kreasi Pewarta Anak Bangsa
ojek bekerjasama dengan Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) menggelar Kreasi Pewarta Anak Bangsa (KPAB). Suatu ajang penghargaan bagi jurnalis yang ...
Bersama Melawan Covid-1928 September 2021 13:42
Polres Pelabuhan Makassar Laksanakan Vaksin Door to Door Untuk Pelajar
Jelang pemberlakuan pembelajaran tatap muka, tim vaksinasi door to door Polres Pelabuhan Makassar kembali melaksanakan vaksin Covid-19 bagi pelajar se...