MAKASSAR – Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan menggelar rapat pembahasan program dan anggaran Tahun 2026 pada Senin (2/2/2026). Rapat ini menjadi forum strategis untuk mematangkan perencanaan kegiatan lembaga di tengah keterbatasan anggaran, dengan tetap mengedepankan efektivitas dan keberlanjutan program pengawasan pemilu.
Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, Mardiana Rusli, menegaskan bahwa kondisi minim anggaran tidak boleh menjadi penghambat kinerja lembaga. Menurutnya, seluruh jajaran Bawaslu Sulsel dituntut untuk lebih adaptif dengan mengoptimalkan kegiatan non-budgeter serta memperkuat kolaborasi antar divisi dan bagian.
“Karenanya penting perencanaan kegiatan yang terukur dan memiliki output yang jelas,” tegasnya.
Selain itu, perlu dilakukan pemisahan yang tegas antara kegiatan rutin dan kegiatan program agar perencanaan dan pelaksanaannya lebih terarah serta selaras dengan prioritas kelembagaan.
Mardiana juga menyoroti pentingnya peran Humas dan Data Informasi dalam mendukung akuntabilitas lembaga.
“Setiap kegiatan yang dilaksanakan harus terkoordinasi dengan baik agar dapat terdokumentasi dan dipublikasikan secara optimal sebagai bentuk keterbukaan informasi kepada publik,” harap Ana sapaannya.
Selain itu, penguatan kapasitas sumber daya manusia menjadi salah satu fokus utama Bawaslu Sulsel ke depan. Pelatihan teknis, pembinaan tata naskah dinas, serta pelibatan pegawai baru diharapkan dapat meningkatkan profesionalisme dan soliditas lembaga dalam menghadapi tantangan pengawasan pemilu tahun 2026. (*)
Komentar