Logo Lintasterkini

Urus SITU di Kelurahan Layang Makassar Wajib Bayar Rp300 Ribu

Andi Nur Isman
Andi Nur Isman

Rabu, 02 Juni 2021 12:51

Ilustrasi pungli.
Ilustrasi pungli.

MAKASSAR — Indikasi pungutan liar (pungli) terdeteksi di Kelurahan Layang. Lurahnya disinyalir melakukan pungli atas pengurusan rekomendasi surat usaha.

Informasi yang diperoleh, pungli tersebut atas pengurusan Surat Keterangan Rekomendasi Usaha dengan nomor: 504/004/KL/V/2021. Rekomendasi itu sebagai persyaratan untuk memperoleh Surat Izin Tempat Usaha (SITU).

Pemilik Warkop Doni di Jalan Tinumbu, Arniati mengaku dimintai uang dari pihak kelurahan saat melakukan pengurusan rekomendasi usaha.

“Kata luruh biaya administrasi Rp300 ribu,” kata Arniati menirukan ucapan salah satu staf kelurahan, Rabu (2/5/2021).

“Kenapa mahal sekali?” jawab Arniati dengan nada kaget.

“Tunggu ibu lurah pade, siapa tahu kalau kita nakasih murahki,” kata staf tersebut.

Lantaran kesal dan tak ingin memperpanjang urusan pengurusan, Arniati lantas meminjam uang temannya.

“Uangku Rp200 ribu, uangnya temanku kupinjam sisanya,” sebutnya.

Sementara itu saat dikonfirmasi, Lurah Layang Surgawati mengatakan, tidak ada biaya administrasi untuk pengurusan rekomendasi usaha.

Hanya saja, dia membenarkan saat Warkop Doni melakukan pengurusan, ada pekerjaan Paving di depan kantor lurah.

“Jadi sebagai pengusaha di wilayah saya minta buat komsumsinya ji pekerja-pekerja di depan kantor kodong,” ujar Surgawati.

“Bisa dilihat pekerjaan paving yang depan kantor. Jadi bukan sebagai kewajiban, kebetulan ji kodong,” lanjutnya.

Ia meminta maaf jika bantuan tersebut dianggap sebagai pembayaran pengurusan.

“Saya juga sebagai lurah mohon maaf kalau itu dianggap sebagai pembayaran. Karena memang saya tidak ketemu itu yang mengurus. Karena kalau ketemu saya yang bahasakan seperti itu, bahwa tolong bantu-bantu pekerja kodong,” ungkapnya.

Sebelumnya, Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto menegaskan akan menjalankan pemerintahan dengan bebas indikasi korupsi dalam memberikan pelayanan publik.

Menurutnya, ada banyak temuan-temuan yang tak berpihak pada kepentingan masyarakat. Hal itu, kata dia, menjadi dasar melakukan risetting pemerintahan.

“Ada banyak kekacauan di pemerintahan yang mesti segera dibenahi. Saya pastikan mereka yang bermental korup tidak akan saya pakai,” tutupnya.(*)

 Komentar

 Terbaru

Dunia Kampus15 Juni 2021 18:26
Ciptakan Inovasi Robot Permbersih Lantai Masjid, Mahasiswa UNM Lolos PKM
MAKASSAR — Kreatif. Begitulah salah satu tim program kreativitas mahasiswa (PKM) Universitas Negeri Makassar patut dijuluki. Mereka membuat robot pe...
News15 Juni 2021 18:04
Danny Pomanto Target Lelang Investasi Proyek PLTSa Makassar Dilakukan Desember 2021
MAKASSAR — Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto mengungkapkan kesiapan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Tamangapa menerima investasi Pembangkit Listr...
News15 Juni 2021 17:39
Sahruddin Said: 2020 Lalu Ada Operator PPDB Masukkan Data Fiktif
MAKASSAR — Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Makassar tahun ini mendapat perhatian khusus dari legislator. Termasuk potensi permaian yang terjadi...
Advetorial15 Juni 2021 16:32
Pengumuman: Kantor PD BPR KMUP Pindah dari Jalan Gunung Bawakaraeng ke Pusat Niaga Daya
MAKASSAR — Kantor PD Bank Perkreditan Rakyat (BPR) KMUP kini berpindah ke Pusat Niaga Daya Blok F 5 B/10. Dari sebelumnya berada di Jalan Gunung Baw...