ilustrasi
MAKASSAR – Seorang oknum perwira polisi, Ajun Komisaris Polisi (AKP) Bambang yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Bagian Operasional Polres Sidrap tiba-tiba dicopot dari jabatan. Pencopotan perwira polisi yang baru menjabat dua bulan itu pun terkesan ditutupi dari media. Ada apa?
Pencopotan oknum perwira ini dilakukan pekan lalu. Hanya saja, pihak Polda Sulsel tidak mengumumkan secara resmi perihal pencopotan itu. Padahal, pekan lalu juga bertepatan dengan pengumuman mutasi sejumlah perwira lainnya di tubuh Polda Sulsel.
Kabid Humas Polda Sulsel AKBP Endi Sutendi yang dikonfirmasi, Sabtu (1/12/2012) malam membenarkan perihal pencopotan oknum perwira itu. “Iya memang benar, Kabag Ops Polres Sidrap dicopot. Tapi personel tidak menjelaskan mengenai alasan pencoptan oknum yang baru dua bulan menjabat Kabag Ops itu,” kata Endi.
Endi mengaku tidak tahu persis perihal mutasi AKP Bambang. Ia kini ditarik ke Polda Sulsel. “Yang jelas sesuai dengan perintah langsung dari Kapolda,” ujarnya.
Infomasi yang dihimpun, AKP Bambang dimutasi langsung atas perintah Kapolda Sulsel Irjen Pol Mudji Waluyo. Itu dilakukan setelah pihak Mabes Polri dan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) turun langsung sekaitan dengan adanya laporan dugaan oknum polisi yang tidak netral dalam Pilkada Gubernur (pilgub) Sulsel.
AKP Bambang diduga melakukan intimidasi kepada sejumlah warga di Kabupaten Sidrap untuk memilih salah satu pasangan calon yang akan berlaga di Pilgub Sulsel. Pihak Kompolnas pun bahkan dikabarkan sempat menegur Kapolda Sulsel agar meminta anggotanya netral.
“Kami akan konfirmasi kembalis sekaitan dengan dugaan tidak netral itu. Yang jelas, Kapolda sudah menginstruksikan agar semua anggota jajaran Polda Sulsel untuk netral. Jika ada yang melanggar akan ditindak tegas,” tandas Endi Sutendi.
Sementara itu, Sekretaris Komisi Nasional Pengawasan Aparatur Negara (Komnas Waspan) RI kota Makassar, Nasution mengatakan, pimpinan kepolisian memang harus tegas terkait netralitas anggotanya. Jangan sampai ada indikasi melakukan intimidasi atau memaksa untuk memilih salah satu pasangan calon tertentu.
“Mabes Polri sebaiknya sering-sering turun langsung ke Sulsel. Untuk melakukan penyelidikan terkait hal itu,” ujar Nasution. (uki-er)
Komentar