MAKASSAR – Saat pemeriksaan Walikota Makassar, Moh. Ramdhan Pomanto atau akrab disebut Danny Pomanto (DP) oleh Penyidik Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Direktorat
Reserse dan Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sulsel, yang kedua kalinya, Rabu (3/1/2018), secara bersamaan Tim Tipikor turun melakukan penggeledahan 3 (tiga) instansi. Sehari sebelumnya, Walikota ini juga memenuhi panggilan Peyidik Tipikor, Selasa, (2/1/2018).
Ketiga instansi yang digeledah Tim Tipikor tersebut berada dalam Lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar. Instansi Pemkot Makassar yang digeledah, masing-masing Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Koperasi dan UMKM dan Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset (BPKA) Kota Makassar, Rabu (3/1/2018). Kabid Humas Polda Sulsel, Kombes Dicky Sondani membenarkan penggeledahan ketiga instansi Pemkot tersebut.
“Iya betul, itu petugas Subdit Tipikor Ditreskrimsus untuk mencari bukti. Anggota sementara melakuan penggeledahan di Dinas Lingkungan Hidup dan di UMKM. Tapi instansi yang satunya, saya lupa,” ucap Kabid Humas Polda Sulsel, Kombes Dicky Sondani.
Dicky menyebut, penggeledahan tersebut berkaitan dengan kasus dugaan korupsi pengadaan bibit pohon ketapang di Kota Makassar dan sebuah proyek di Dinas Koperasi. Kedua kasus ini sementara berproses di Polda Sulsel.
Pantauan Lintasterkini.com, rombongan Tim Tipikor tiba di Menara Balaikota Makassar sekira pukul 13.00 Wita. Personil dilengkapi senjata lengkap. Garis polisi pun disiapkan. Polisi bersenjata lengkap terlihat berjaga-jaga di depan pintu ruangan yang sedang dalam pemeriksaan.
Sejumlah pegawai Kantor BPKA Kota Makassar saat itu diminta untuk meninggalkan ruangan. Bahkan jurnalis yang sejak lama menunggu kedatangan Tim Tipikor ke Balaikota, juga dilarang mendekat.
[NEXT]
Danny Diperiksa Lagi
Walikota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto alias Danny Pomanto kembali mendatangi Mako Polda Sulsel, Rabu (3/1/2018). Danny datang memenuhi panggilan Penyidik Tipikor untuk memberi keterangan terkait kasus dugaan korupsi pengadaan pohon ketapang di Kota Makassar. Sehari sebelumnya, Selasa (2/1/2018), Danny memberi kesaksian terkait kasus dugaan korupsi pengadaan sanggar-sanggar lorong pada Dinas Koperasi dan UMKM Makassar.
- Danny Pomanto (DP) mendatangi Polda Sulsel.
Danny datang bersama kuasa hukumnya sejak pukul 09.00 wita. Setelah 5 jam pemeriksaan di ruangan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulsel, sekira pukul 14.30 Wita Danny keluar ruangan.
Tim Kuasa Hukum Danny Pomanto, Adnan Buyung Azis mengungkapkan, Walikota Danny ditanya terkait ketapang kencana, apakah terjadi hal yang merugikan negara atau tidak. Pertanyaan yang sifatnya teknis tidak bisa dibeberkan, karena proses hukum sedang berjalan.
Sementara itu, Juru Bicara Bidang Hukum Pemerintah Kota Makassar, Ramzah Tabranan mengatakan, Kepolisian seharusnya tidak memeriksa Danny Pomanto. Pasalnya, laporan terhadap dugaan korupsi pengadaan pohon ketapang itu, sebelumnya sudah dilapor ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Ramzah, pemeriksaan terkait kasus dugaan korupsi pengadaan pohon ketapang, seharusnya tidak dilakukan. Alasan dia, karena pelapor sudah melaporkan kasus yang sama di KPK RI. Ada kesepakatan dari tiga institusi hukum yakni KPK, Kejaksaan dan Kepolisian bahwa jika kasus ini sudah berproses, tidak lagi diproses ditingkat yang lebih rendah.
“Sebenarnya BPKP sudah pernah melakukan audit. Dan sama sekali tidak ditemukan ada kerugian negara,” pungkasnya.
Danny Pomanto menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus pengadaan bibit pohon ketapang kencana. Program ini digarap Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Makassar tahun 2016.
Adanya dugaan korupsi dilaporkan oleh LSM dan tengah dalam penyidikan Tim Tipikor Polda Sulsel. Dalam laporan itu, diduga ada korupsi pengadaan bibit pohon ketapang kencana sebanyak 7.000 pohon dengan dana Rp9,3 Miliar.
[NEXT]
Tim Tipikor Sita Dokumen di Balaikota
Tim Penyidik Tipikor Polda Sulsel yang turun melakukan penggeledahan, menyita sejumlah dokumen. Sejumlah berkas itu didapatkan setelah menggeledah ruangan di Kantor Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar, Jalan Ahmad Yani, Rabu (3/1/2018).
Penyidik menyita dokumen yang ditempatkan dalam sebuah boks warna merah. Penyidik juga membawa dos printer yang diduga masih berisi dokumen. Dokumen itu lalu disimpan di bagasi mobil penyidik.
Tim Tipikor Polda Sulsel mengamankan dokumen di Balaikota.
Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Makassar, Evi Aprialty mengaku tidak mengetahui dokumen apa yang dibawa. Dikatakan, ia hanya mengarahkan polisi ke ruangan yang akan diperiksa dan menyerahkan sepenuhnya kepada penyidik untuk memeriksa kantor tersebut.
“Saya tidak tahu apa yang diambil, karena saya cuma mengarahkan ruangan yang ingin diperiksa,” ucap Evi kepada sejumlah wartawan yang ada di Balaikota.
Penggeledahan di ruang Bidang Kelembagaan Dinas Koperasi dan UMKM ini dipimpin langsung Wadir Reskrimsus Polda Sulsel, AKBP Parojahan Simanjuntak. Informasi yang diperoleh, penggeledahan ini terkait kasus dugaan korupsi pengadaan 7 sanggar lorong dengan jumlah kerugian negara ditaksir Rp1 Miliar. (*)
Komentar