MAKASSAR – Selama ini masih banyak nelayan mengalami intimidasi dan pungli saat melakukan aktivitas mencari nafkah di laut. Hal ini lebih dikarenakan banyak nelayan yang belum paham akan hukum sehingga sangat mudah diperdaya oleh oknum-oknum.
Sehingga para nelayan perlu dibekali pengetahuan dasar hukum terkait dengan profesi mereka. Hal ini diungkapkan oleh Ketua Umum DPP BAIN HAM RI DR. Muhammad Nur SH.MPD MH saat membuka Pedidikan Latihan Dasar (DikLatSar) Persatuan Nelayan Indonesia (PNI) Minggu (1/11/2020) malam.
“Kami di BAIN HAM RI,banyak menerima laporan dari nelayan yang mengalami intimidasi dan pungli, saat melaut, karena kehadiran PNI sebagai sayap organisasi merupakan wadah bagi para nelayan untuk mendapat perlindungan saat mereka beraktivitas,” ujar DR.Muhammad Nur.
Baca Juga :
Dia berharap dengan adanya PNI para nelayan bisa lebih sejahtera dan tenang saat melaut. Harapan yang sama juga disampaikan ketua Umum PB PNI Syamsuddin Olleng. Dia menjelaskan jika DikLatsar yang dilakukan selama 2 hari tersebut akan mampu menambah wawasan bagi para nelayan . Sehingga para nelayan kedepannya tidak lagi nelakukan pelanggaran hukum dan adminitrasi saat melaut.
“Selama ini banyak nelayan dituding melakukan pelanggaran hukum dan adminitrasi yang berakhir terjadinya pungli, padahal pelanggaran ini terjadi karena ketidaktahuan saja,”ujarnya.
Menurut Syamsuddin, diklatsar ini juga akan mampu memberikan kepercayaan diri kepada nelayan dalam menjalankan tugas-tugas mereka. Sehingga tidak ada lagi intimidasi dan pungli yang dialami oleh para nelayan.
Diklatsar yang berlangsung 2 hari ini selain menghadirkan para praktisi hukum sebagai narasumber, juga dari pihak pemerintah yang bersentuhan langsung dengan para nelayan,yakni dari Syahbandar dan dinas kelautan propensi. Diklatsar angkatan I di ikuti 70 nelayan yang ada di Sulsel. (*)
Komentar