Logo Lintasterkini

Gubernur Kaltim Ancam Hentikan Proyek Pembangunan Ibu Kota Baru, Ini Alasannya

Supriadi Lintas Terkini
Supriadi Lintas Terkini

Selasa, 04 Februari 2020 15:48

Gubernur Kalimantan Timur, Isran Noor. (Ist).
Gubernur Kalimantan Timur, Isran Noor. (Ist).

SAMARINDA–Gubernur Kalimantan Timur, Isran Noor menegaskan tak segan-segan akan menghentikan pembangunan ibu kota baru yang digagas Presiden Joko Widodo jika merusak lingkungan di wilayahnya. Ia juga menegaskan akan menjaga kelestarian hutan di Kaltim.

Hal itu di ungkapkan Gubernur Isran Noor saat menghadiri acara pertemuan Climate and Land Use Alliance (CLUA) di Kantor Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Jalan Gajah Mada Kota Samarinda.

“Saya akan hentikan sendiri kalau merusak hutan,” ungkap Isran saat ditemui awak media usai pertemuan di kantor Gubernur, dikutip dari Kompas.com, Selasa (04/02/2020).

Isran pun menjelaskan, pihaknya akan menjaga lingkungan adalah hal penting untuk keberlangsungan ruang hidup masyarakat Kaltim. Sehingga, kata dia, wajib hukumnya untuk dijaga. Karena itulah dirinya berkomitmen menjaga kelestarian lingkungan.

“Kita tahu bersama bahwa dalam beberapa kesempatan Kaltim telah berkomitmen menjaga lingkungan dalam deklarasi internasional,” Ujarnya

“Lebih baik tidak ada ibu kota negara di Kaltim jika merusak hutan Kaltim,” Imbuhnya.

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo telah menunjuk Kalimantan Timur sebagai calon ibu kota baru.

Dua lokasi tersebut adalah Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara.

Dua wilayah itu bersisian dengan hutan lindung Sungai Wain seluas 9.782 hektar dan hutan konservasi Bukti Soeharto 67.776 hektar.

Kedua hutan ini dinilai jadi penyangga lingkungan di kota-kota sekitar, Balikpapan, Samarinda, Kutai Kartanegara, PPU dan kota kabupaten lainnya.

Sesuai dengan rencana, luas kawasan induk untuk membangun induk ibu kota baru tersebut mencapai 40.000 hektare.

Kendati demikian, untuk pengembangan kota akan memakan luasan wilayah menjadi 180.000 hektar dari tanah yang dimiliki pemerintah di lokasi itu.

Akibatnya, sejumlah pihak khawatir mega proyek ibu kota negara ini akan merusak lingkungan. (*)

Penulis : Supri Alias Adi

 Komentar

 Terbaru

Pemerintahan13 Februari 2025 22:34
Lantik 178 Pejabat Pemkab Gowa, Bupati Adnan: Tunjukkan Kinerja Terbaik
GOWA – Bupati Gowa, Adnan Purichta Ichsan, didampingi Wakil Bupati Gowa, Abdul Rauf Malaganni melantik 178 orang pejabat lingkup Pemkab Gowa di ...
News13 Februari 2025 22:22
Sembilan Pelajar SMP Di Pinrang Yang Terlibat “Pesta Seks” Dikeluarkan Dari Sekolah
PINRANG — Langkah tegas terpaksa diambil pihak sekolah (salah satu SMP di KAbupaten Pinrang) terhadap 9 anak didiknya yang diduga terlibat “Pe...
News13 Februari 2025 17:18
AKP H Musmulyadi Pimpin Sosialisasi Operasi Keselamatan Pallawa 2025 di Bone
BONE – Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Bone menggelar sosialisasi dan imbauan tertib berlalu lintas dalam rangka Operasi Keselamatan Pallawa 2...
News13 Februari 2025 14:03
SKPD Pemkot Makassar Kumpulkan Ribuan Nasi Kotak untuk Korban Terdampak Banjir di Manggala
MAKASSAR – Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Makassar menunjukkan solidaritas tinggi dengan menggalang bantuan berupa 1.245 nasi kotak lengk...