Logo Lintasterkini

Gubernur Kaltim Ancam Hentikan Proyek Pembangunan Ibu Kota Baru, Ini Alasannya

Supriadi Lintas Terkini
Supriadi Lintas Terkini

Selasa, 04 Februari 2020 15:48

Gubernur Kalimantan Timur, Isran Noor. (Ist).
Gubernur Kalimantan Timur, Isran Noor. (Ist).

SAMARINDA–Gubernur Kalimantan Timur, Isran Noor menegaskan tak segan-segan akan menghentikan pembangunan ibu kota baru yang digagas Presiden Joko Widodo jika merusak lingkungan di wilayahnya. Ia juga menegaskan akan menjaga kelestarian hutan di Kaltim.

Hal itu di ungkapkan Gubernur Isran Noor saat menghadiri acara pertemuan Climate and Land Use Alliance (CLUA) di Kantor Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Jalan Gajah Mada Kota Samarinda.

“Saya akan hentikan sendiri kalau merusak hutan,” ungkap Isran saat ditemui awak media usai pertemuan di kantor Gubernur, dikutip dari Kompas.com, Selasa (04/02/2020).

Isran pun menjelaskan, pihaknya akan menjaga lingkungan adalah hal penting untuk keberlangsungan ruang hidup masyarakat Kaltim. Sehingga, kata dia, wajib hukumnya untuk dijaga. Karena itulah dirinya berkomitmen menjaga kelestarian lingkungan.

“Kita tahu bersama bahwa dalam beberapa kesempatan Kaltim telah berkomitmen menjaga lingkungan dalam deklarasi internasional,” Ujarnya

“Lebih baik tidak ada ibu kota negara di Kaltim jika merusak hutan Kaltim,” Imbuhnya.

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo telah menunjuk Kalimantan Timur sebagai calon ibu kota baru.

Dua lokasi tersebut adalah Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara.

Dua wilayah itu bersisian dengan hutan lindung Sungai Wain seluas 9.782 hektar dan hutan konservasi Bukti Soeharto 67.776 hektar.

Kedua hutan ini dinilai jadi penyangga lingkungan di kota-kota sekitar, Balikpapan, Samarinda, Kutai Kartanegara, PPU dan kota kabupaten lainnya.

Sesuai dengan rencana, luas kawasan induk untuk membangun induk ibu kota baru tersebut mencapai 40.000 hektare.

Kendati demikian, untuk pengembangan kota akan memakan luasan wilayah menjadi 180.000 hektar dari tanah yang dimiliki pemerintah di lokasi itu.

Akibatnya, sejumlah pihak khawatir mega proyek ibu kota negara ini akan merusak lingkungan. (*)

Penulis : Supri Alias Adi

 Komentar

 Terbaru

Hukum & Kriminal20 Januari 2022 14:54
Polisi Tangkap Penyebar Video Mesum Pelajar di Tana Toraja
TORAJA – Aparat Reskrim Polres Tana Toraja melakukan penangkapan terhadap YP (22) karena diduga merekam dan menyebarkan video mesum. YP (22), ad...
News20 Januari 2022 13:30
Sampah di Jalan Deppasawi Dalam Dibersihkan, Warga Apresiasi Camat Tamalate
"Hampir setiap hari warga membuang sampah di lokasi tersebut karena melihat ada penumpukan sampah. Jadi warga mengira kalau tempat itu jadi tempat sam...
Hukum & Kriminal20 Januari 2022 10:08
Sempat Ditahan di Polres Palopo, Warga Palopo ini Minta Keadilan ke Presiden Jokowi
"Selama 56 hari dari sejak tanggal 31 Desember 2020 sampai dengan tanggal 28 Februari 2021 saya ditersangkan membuat dan memalsukan surat kematian ole...
Hukum & Kriminal20 Januari 2022 01:35
Klinik Kecantikan di Makassar Ini Sudah Palsukan 100 Lembar Hasil PCR
Ia ditahan setelah disangkakan dugaan pemalsuan hasil tes PCR COVID-19. Pelaku diamankan Polrestabes Makassar di klinik miliknya pada Jumat (14/1/2022...