Logo Lintasterkini

Gubernur Kaltim Ancam Hentikan Proyek Pembangunan Ibu Kota Baru, Ini Alasannya

Supriadi Lintas Terkini
Supriadi Lintas Terkini

Selasa, 04 Februari 2020 15:48

Gubernur Kalimantan Timur, Isran Noor. (Ist).
Gubernur Kalimantan Timur, Isran Noor. (Ist).

SAMARINDA–Gubernur Kalimantan Timur, Isran Noor menegaskan tak segan-segan akan menghentikan pembangunan ibu kota baru yang digagas Presiden Joko Widodo jika merusak lingkungan di wilayahnya. Ia juga menegaskan akan menjaga kelestarian hutan di Kaltim.

Hal itu di ungkapkan Gubernur Isran Noor saat menghadiri acara pertemuan Climate and Land Use Alliance (CLUA) di Kantor Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Jalan Gajah Mada Kota Samarinda.

“Saya akan hentikan sendiri kalau merusak hutan,” ungkap Isran saat ditemui awak media usai pertemuan di kantor Gubernur, dikutip dari Kompas.com, Selasa (04/02/2020).

Isran pun menjelaskan, pihaknya akan menjaga lingkungan adalah hal penting untuk keberlangsungan ruang hidup masyarakat Kaltim. Sehingga, kata dia, wajib hukumnya untuk dijaga. Karena itulah dirinya berkomitmen menjaga kelestarian lingkungan.

“Kita tahu bersama bahwa dalam beberapa kesempatan Kaltim telah berkomitmen menjaga lingkungan dalam deklarasi internasional,” Ujarnya

“Lebih baik tidak ada ibu kota negara di Kaltim jika merusak hutan Kaltim,” Imbuhnya.

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo telah menunjuk Kalimantan Timur sebagai calon ibu kota baru.

Dua lokasi tersebut adalah Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara.

Dua wilayah itu bersisian dengan hutan lindung Sungai Wain seluas 9.782 hektar dan hutan konservasi Bukti Soeharto 67.776 hektar.

Kedua hutan ini dinilai jadi penyangga lingkungan di kota-kota sekitar, Balikpapan, Samarinda, Kutai Kartanegara, PPU dan kota kabupaten lainnya.

Sesuai dengan rencana, luas kawasan induk untuk membangun induk ibu kota baru tersebut mencapai 40.000 hektare.

Kendati demikian, untuk pengembangan kota akan memakan luasan wilayah menjadi 180.000 hektar dari tanah yang dimiliki pemerintah di lokasi itu.

Akibatnya, sejumlah pihak khawatir mega proyek ibu kota negara ini akan merusak lingkungan. (*)

Penulis : Supri Alias Adi

 Komentar

 Terbaru

Politik20 Oktober 2025 15:23
Rayakan HUT Partai ke-61, Munafri: Golkar Harus Hadir untuk Rakyat
MAKASSAR – Ketua DPD II Partai Golkar Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan komitmen besar untuk membawa Partai Golkar Makassar berjaya pada ...
News20 Oktober 2025 11:41
Momentum 356 Tahun Sulsel, Andi Sudirman Launching MYP Rp3,7 Triliun untuk Infrastruktur Strategis
MAKASSAR – Dalam momentum peringatan 356 tahun Sulawesi Selatan, Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman memaparkan berbagai capaian strategis se...
News20 Oktober 2025 00:33
Dipimpin Munafri, Antar Makassar Raih Tiga Penghargaan Bergengsi di Hari Jadi Sulsel ke-356
MAKASSAR — Pemerintah Kota Makassar di bawah kepemimpinan Wali Kota Munafri Arifuddin dan Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham kembali menorehkan ca...
News19 Oktober 2025 22:26
Resmikan 35 Titik SPK Polda Jateng, Kapolri : Kita Ciptakan Polisi Profesional Modern dan Terpercaya Publik
SEMARANG – Sebanyak 35 Sentra Pelayanan Terpadu (SPKT) Polres Polda Jawa Tengah diresmikan langsung oleh Kapolri Listyo Sigit Prabowo. Peresmian...