Logo Lintasterkini

Perkuat Daya Saing BPR, OJK Terbitkan 2 Aturan Baru

Fakra
Fakra

Senin, 05 Februari 2024 19:59

OJK mengembangkan sektor perbankan khususnya BPR dan BPRS dengan menerbitkan POJK mengenai penetapan status dan tindak lanjut pengawasan BPR dan BPRS serta POJK kualitas aset BPR.
OJK mengembangkan sektor perbankan khususnya BPR dan BPRS dengan menerbitkan POJK mengenai penetapan status dan tindak lanjut pengawasan BPR dan BPRS serta POJK kualitas aset BPR.

JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus berupaya memperkuat dan mengembangkan sektor perbankan khususnya Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) dengan menerbitkan Peraturan OJK (POJK) mengenai penetapan status dan tindak lanjut pengawasan BPR dan BPRS serta POJK kualitas aset BPR.

POJK Nomor 28 Tahun 2023 (POJK 28/2023) tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan BPR dan BPRS dikeluarkan untuk mendukung dan mewujudkan upaya pengembangan dan penguatan BPR/BPRS sejalan dengan perkembangan industri jasa keuangan yang makin kompleks dan beragam.

Sedangkan POJK Nomor 1 Tahun 2024 (POJK 1/2024) tentang Kualitas Aset BPR diterbitkan untuk membangun industri BPR yang sehat dan memiliki daya saing tinggi dengan senantiasa memperhatikan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko kegiatan usaha khususnya pengelolaan aset.

Dua POJK dimaksud merupakan tindak lanjut atas amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

POJK 28/2023 merupakan penyempurnaan atas POJK Nomor 19/POJK.03/2017 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sebagaimana telah diubah dengan POJK Nomor 32/POJK.03/2019.

POJK ini memuat penyesuaian pengaturan mengenai antara lain status dan jangka waktu pengawasan BPR dan BPR Syariah, tugas pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan penempatan dana oleh Lembaga Penjamin Simpanan. POJK 28/2023 mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2023.

POJK Nomor 1 Tahun 2024
POJK 1/2024 ini juga merupakan penyempurnaan atas POJK No.33/POJK.03/2018 tentang Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Bank Perekonomian Rakyat, yang dilatarbelakangi oleh beberapa hal yaitu:
Pertama penyelarasan peraturan mengenai Agunan Yang Diambil Alih serta kegiatan usaha yang diperkenankan sesuai dengan Undang-Undang No.4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Kedua, penerbitan standar akuntansi keuangan entitas privat yang merupakan pengganti dari standar akuntansi keuangan tanpa entitas publik yang akan berlaku 1 Januari 2025.

Ketiga hasil evaluasi terhadap permasalahan dan penyelesaian atas pemberian kredit pascapandemi COVID-19; dan penyelarasan dengan ketentuan terkini serta penyempurnaan pengaturan yang berbasis prinsip.

Pokok pengaturan POJK 1/2024 ini terdiri dari perluasan cakupan aset produktif, penambahan pengaturan mengenai aset nonproduktif, kualitas aset produktif, penyisihan penilaian kualitas aset dan cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN), restrukturisasi kredit, properti terbengkalai, agunan yang diambil alih, hapus buku, kebijakan perkreditan dan prosedur perkreditan.(***)

 Komentar

 Terbaru

News22 Februari 2024 23:59
Presiden Jokowi Bagikan Bantuan Pangan ke 1.000 KPM di Maros
MAROS – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyalurkan Cadangan Beras Pemerintah untuk Bantuan Pangan Tahap 1 Tahun 2024 kepada 1.000 Keluarga Penerima M...
News22 Februari 2024 23:44
Presiden Jokowi Janjikan Pembangunan Stadion Baru di Makassar
MAKASSAR – Kabar gembira untuk masyarakat pecinta olahraga di Sulawesi Selatan. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menjajikan akan membangun se...
Ekonomi & Bisnis22 Februari 2024 23:14
CIMB Niaga Apresiasi Nasabah Istimewa di Makassar Lewat Gelaran Wealth Xpo
MAKASSAR – PT Bank CIMB Niaga Tbk (CIMB Niaga) menghadirkan signature event Wealth Xpo mengusung tema The Prospect of Indonesia’s Economy ...
Nasional22 Februari 2024 22:12
Muhammadiyah Tetapkan 1 Ramadan 11 Maret 2024 dan Idul Fitri 10 April 2024
JAKARTA – Awal puasa atau 1 Ramadan 1445 H akan segera ditetapkan oleh pemerintah melalui sidang isbat. Sidang isbat tersebut digelar oleh Kemen...