Logo Lintasterkini

Telegram Keluar, Kapolri Larang Media Tampilkan Kekerasan Aparat

Muh Syukri
Muh Syukri

Selasa, 06 April 2021 13:50

Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo
Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo

JAKARTA – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengeluarkan kebijakan baru. Kali ini Kapolri melarang media untuk menayangkan tindakan kekerasan yang dilakukan anggota kepolisian melalui Surat Telegram (ST).

Dikutip dari detikcom, Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Rusdi Hartono mengatakan ST itu diterbitkan demi membuat kinerja Polri di kewilayahan semakin baik di masa mendatang.

“Pertimbangannya agar kinerja Polri di kewilayahan semakin baik,” ujar Rusdi, Selasa (6/3/2021).

Telegram tentang pelaksanaan peliputan yang bermuatan kekerasan dan/atau kejahatan itu bernomor ST/750/IV/HUM.3.4.5./2021. ST tersebut ditandatangani oleh Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono atas nama Kapolri pada 5 April 2021 dan ditujukan kepada para Kapolda serta Kabid Humas.

Di dalam ST itu, terdapat beberapa poin yang harus dipatuhi para pengemban fungsi humas Polri. Salah satunya adalah media dilarang menyiarkan tindakan kepolisian yang arogan dan berbau kekerasan.

“Media dilarang menyiarkan upaya/tindakan kepolisian yang menampilkan arogansi dan kekerasan, diimbau untuk menayangkan kegiatan kepolisian yang tegas namun humanis,” demikian bunyi poin pertama ST itu.

Kemudian, humas tidak boleh menyajikan rekaman proses interogasi kepolisian dan penyidikan terhadap tersangka tindak pidana. Rekonstruksi yang dilakukan kepolisian juga tidak boleh ditayangkan secara terperinci.

Selanjutnya, reka ulang juga dilarang walaupun bersumber dari pejabat Polri. Terutama apabila reka ulang itu tentang kejahatan seksual.

“Tidak memberitakan secara terperinci reka ulang kejahatan meskipun bersumber dari pejabat kepolisian yang berwenang dan/atau fakta pengadilan,” jelas telegram tersebut.

“Tidak menayangkan reka ulang pemerkosaan dan/atau kejahatan seksual,” sambungnya.

Lebih lanjut, gambar wajah dan identitas korban kejahatan seksual dan keluarganya serta orang yang diduga pelaku kejahatan seksual dan keluarganya harus disamarkan. Wajah dan identitas pelaku, korban, beserta keluarga yang masih di bawah umur juga harus disamarkan.

“Tidak menayangkan secara eksplisit dan terperinci adegan dan/atau reka ulang bunuh diri serta menyampaikan identitas pelaku,” bunyi poin lainnya.

“Tidak menayangkan adegan tawuran atau perkelahian secara detail dan berulang-ulang,” bunyi poin kesembilan.

Sementara itu, kepolisian juga dilarang membawa media dan melakukan siaran langsung saat proses penangkapan pelaku kejahatan. Hanya anggota Polri yang berkompeten yang boleh melakukan dokumentasi.

“Tidak menampilkan gambaran eksplisit dan terperinci tentang cara membuat dan mengaktifkan bahan peledak,” bunyi telegram itu. (*)

 Komentar

 Terbaru

PAD Rendah, ASN Pemkot Terancam Gigit Jari Tak Terima TPP
News23 April 2021 13:13
PAD Rendah, ASN Pemkot Terancam Gigit Jari Tak Terima TPP
Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) di Pemkot Makassar masih belum bisa dipastikan. Anggaran masih sangat terbatas....
Pembangunan Stadion Mattoanging Dipastikan Berlanjut Tanpa Pinjaman
News23 April 2021 12:17
Pembangunan Stadion Mattoanging Dipastikan Berlanjut Tanpa Pinjaman
Rencana redesain Stadion Mattoanging dinilai lebih rasional. Beban pembangunannya cenderung ringan. Tidak perlu lagi mengambil pinjaman anggaran....
Bayar Parkir di Makassar Kini Bisa Pakai Cashless
News23 April 2021 10:45
Bayar Parkir di Makassar Kini Bisa Pakai Cashless
Smart Parking with GoPay sudah diresmikan. Pembayaran tarif parkir di Makassar kini bisa dilakukan melalui cashless atau nontunai....
UMI Peringkat 12 PTS Terbaik di Indonesia Versi SIR
Dunia Kampus23 April 2021 09:55
UMI Peringkat 12 PTS Terbaik di Indonesia Versi SIR
MAKASSAR — Universitas Muslim Indonesia (UMI) kembali mencatatkan namanya sebagai Perguruan Tinggi Swasta (PTS) terbaik di Indonesia. Terbaru adalah...