Logo Lintasterkini

Berdiri di Atas Jalan KH Ramli, Pemilik Bandung Gorden Akan Dipanggil DPRD

Budi S
Budi S

Kamis, 06 Mei 2021 20:59

Bangunan usaha berdiri di atas aset daerah, di Jalan KH Ramli, Makassar (istimewa)
Bangunan usaha berdiri di atas aset daerah, di Jalan KH Ramli, Makassar (istimewa)

MAKASSAR – Dugaan penyerobotan aset fasilitas umum (fasum) di Jalan KH Ramli, Kecamatan Wajo, Makassar, ternyata sudah lama terendus.

Namun terkesan dibiarkan. Hal itu dikatakan anggota DPRD Makassar, Hamzah Hamid kepada LINTASTERKINI, Kamis (06/05/2021).

Dia bahkan bilang, sudah bertemu dengan lurah setempat.

“Ini masalah sudah lama. Inimi jadi masalah (pembiaran). Saya sudah ketemu lurahnya (Pattunuang). Tapi kata lurah, dia tidak tahu soal itu,” ujar Hamzah.

Legislator Partai Amanat Nasional (PAN) ini pun tegas menyatakan, jika bangunan usaha itu berdiri di atas jalanan. Namanya Bandung Gorden.

“Kita melihat itu fasum (jalanan). Dari kasat mata saja sudah jelas. Itu dulu tempat parkiran pete-pete (angkutan kota), saya ingat itu juga terminal. Ada masjid di belakangnya terhalang,” terangnya.

Meski begitu, permasalahan ini akan dikonsolidasikan di internal Komisi A DPRD Makassar.

Rencananya, seluruh pihak terkait akan dipanggil setelah lebaran nantinya.

“Termasuk pemilik usaha kita panggil. BPN, dinas pertanahan, BPKA, tata ruang dan dinas perizinan. Harus diungkap semua siapa saja yang terlibat,” tandas Ketua PAN Makassar ini.

Diberitakan sebelumnya, jika permasalahan ini sudah ditangani pihak Polres Pelabuhan. Sejumlah yang terkait sudah diambil keterangannya.

Kendati demikian, pihak Polres Pelabuhan belum bisa dimintai keterangannya. Kapolres, AKBP Muhammad Kadarislam Kasim enggan dikonfirmasi.

Lurah Pattunuang, Muhammad Idris Ilham pun sebelumnya bilang, jika Berita Acara Pemeriksaan (BAP) nya telah berproses.

Selain dianggap menyerobot aset daerah, juga ada persoalan penerbitan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

“Ada tandatanganku di penerbitan PBBnya. Saya tidak pernah bertandatangan. Pemalsuan itu. Tiba-tiba muncul PBBnya. Padahal sebelum terbit itu PBBnya, harusnya UPTD terkait berkoordinasi dengan kami di kelurahan,” ungkapnya kepada LINTASTERKINI, Rabu (05/05/2021).

Meski begitu, Idris Ilham bilang, tidak ingin terlalu jauh berkomentar. Dia menyerahkan temuan ini sepenuhnya ke penyidik.

Yang pastinya kata dia, pihak kelurahan sama sekali tidak pernah bertandatangan terkait izin apa pun soal bangunan tersebut.

“Semua pihak sudah dipanggil. Itu bangunan berdiri sebelum saya lurah. Pascakebakaran pasar sentral. Ada transaksi pengoporan (pengalihan) hak lahan di notaris,” tandasnya.

Saat ditanya, kenapa terkesan ada pembiaran, dia hanya bilang, pihak kelurahan tidak bisa berbuat apa-apa tanpa dukungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis lainnya di lingkup Pemkot Makassar.

“Kami tidak pernah beri izin apa pun. Kita di kelurahan tidak ada personel untuk menindaki. Harus ada dukungan dari OPD teknis,” tutupnya. (*)

 Komentar

 Terbaru

Dunia Kampus15 Juni 2021 18:26
Mahasiswa UNM Lolos PKM Berkat Inovasi Robot Pembersih Lantai Masjid
MAKASSAR — Kreatif. Begitulah salah satu tim program kreativitas mahasiswa (PKM) Universitas Negeri Makassar patut dijuluki. Mereka membuat robot pe...
News15 Juni 2021 18:04
Danny Pomanto Target Lelang Investasi Proyek PLTSa Makassar Dilakukan Desember 2021
MAKASSAR — Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto mengungkapkan kesiapan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Tamangapa menerima investasi Pembangkit Listr...
News15 Juni 2021 17:39
Sahruddin Said: 2020 Lalu Ada Operator PPDB Masukkan Data Fiktif
MAKASSAR — Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Makassar tahun ini mendapat perhatian khusus dari legislator. Termasuk potensi permaian yang terjadi...
Advetorial15 Juni 2021 16:32
Pengumuman: Kantor PD BPR KMUP Pindah dari Jalan Gunung Bawakaraeng ke Pusat Niaga Daya
MAKASSAR — Kantor PD Bank Perkreditan Rakyat (BPR) KMUP kini berpindah ke Pusat Niaga Daya Blok F 5 B/10. Dari sebelumnya berada di Jalan Gunung Baw...