Logo Lintasterkini

Pj Gubernur Sulsel Terima Penghargaan BI atas Keberhasilan TP2DD

Redaksi
Redaksi

Rabu, 06 Desember 2023 08:10

(Foto: Pemprov Sulsel)
(Foto: Pemprov Sulsel)

MAKASSAR – Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) dinobatkan sebagai TP2DD terbaik di Indonesia.

Hal tersebut disampaikan Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Sulsel, Causa Iman Karana, di sela peluncuran Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD), High Level Meeting TP2DD, serta Apresiasi Ekonomi dan Keuangan Digital Sulsel yang dilaksanakan di Hotel Claro, Makassar, Selasa (5/12/2023).

“Berbagai inovasi dilakukan di Sulsel berhasil dapat pengakuan nasional. Di tahun 2022, Sulsel berhasil jadi TP2DD terbaik se-Indonesia. Tahun ini, TP2DD Sulsel tidak hanya terbaik di wilayah kawasan Sulawesi, tapi kembali jadi yang terbaik di Indonesia,” kata Causa.

Pak Cik, sapaan akrabnya, mengungkapkan pemerintahan dituntut mengikuti perkembangan teknologi sehingga lebih responsif, efektif, dan transparan. Termasuk dalam hal tata kelola keuangan daerah. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel telah membuktikan hal itu.

“Wapres (Wakil Presiden, Ma’ruf Amin) telah memberikan arahan agar semua pemerintah daerah menerbitkan Peraturan Kepala Daerah atau Perkada KKPD. Oleh Pak Penjabat Gubernur (Bahtiar Baharuddin) langsung ditindaklanjuti begitu kami laporkan. Luar biasa sekali dukungan Pak Pj Gubernur,” ujarnya.

Dalam kesempatan ini, BI menyerahkan dua piagam penghargaan untuk Pemprov Sulsel yang diterima Pj Gubernur Bahtiar Baharuddin, yakni penghargaan TP2DD Terbaik I di Kawasan Sulawesi dan penghargaan sebagai Pemerintah Daerah dengan Program Unggulan P2DD Terbaik melalui aplikasi pembayaran pajak digital Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sulsel in Your Hand.

Diketahui, Sulsel menjadi provinsi pertama di Indonesia yang mengimplementasikan penggunaan KKPD. Pemprov Sulsel untuk pertama kalinya menggunakan KKPD-nya pada November 2023 lalu, untuk pembelian alat tulis kantor (ATK).

Pj Gubernur Bahtiar Baharuddin menyampaikan KKPD menjadi instrumen reformasi birokrasi, termasuk tata kelola keuangan. Penggunaan KKPD, secara langsung atau tidak, akan mengurangi praktik tata kelola keuangan yang kurang pantas dan upaya pencegahan korupsi.

“Dengan menggunakan KKPD, semua terukur. Pasti semakin sehat organisasi kita karena memangkas proses administrasi. KKPD lebih mudah, simpel, sederhana, dan akuntabel, sesuai prinsip hukum keuangan. Banyak manfaat yang diperoleh,” tuturnya.

Dia juga menyampaikan terima kasihnya kepada BI atas dukungan dan kontribusi dalam perbaikan tata kelola keuangan pemerintah.

 Komentar

 Terbaru

News22 Februari 2024 23:59
Presiden Jokowi Bagikan Bantuan Pangan ke 1.000 KPM di Maros
MAROS – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyalurkan Cadangan Beras Pemerintah untuk Bantuan Pangan Tahap 1 Tahun 2024 kepada 1.000 Keluarga Penerima M...
News22 Februari 2024 23:44
Presiden Jokowi Janjikan Pembangunan Stadion Baru di Makassar
MAKASSAR – Kabar gembira untuk masyarakat pecinta olahraga di Sulawesi Selatan. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menjajikan akan membangun se...
Ekonomi & Bisnis22 Februari 2024 23:14
CIMB Niaga Apresiasi Nasabah Istimewa di Makassar Lewat Gelaran Wealth Xpo
MAKASSAR – PT Bank CIMB Niaga Tbk (CIMB Niaga) menghadirkan signature event Wealth Xpo mengusung tema The Prospect of Indonesia’s Economy ...
Nasional22 Februari 2024 22:12
Muhammadiyah Tetapkan 1 Ramadan 11 Maret 2024 dan Idul Fitri 10 April 2024
JAKARTA – Awal puasa atau 1 Ramadan 1445 H akan segera ditetapkan oleh pemerintah melalui sidang isbat. Sidang isbat tersebut digelar oleh Kemen...