MAKASSAR – Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar terpilih, Moh Ramdhan “Danny” Pomanto-Fatmawati Rusdi telah membentuk Tim Transisi untuk membantunya mengevaluasi kinerja jajaran Pemkot Makassar.
Tim Transisi itu juga, bertugas membedah program strategis yang akan dijalankan Danny-Fatma ke depan. Yang membutuhkan sinergitas bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Namun, upaya itu sempat kandas karena sikap Penjabat (Pj) Wali Kota Makassar, Rudy Djamaluddin menolak bertemu dengan Tim Transisi.
Baca Juga :
Tim Transisi tak mau ambil pusing soal penolakan itu. Mereka kini fokus menjalankan tugasnya, tidak mau terjebak dengan penolakan tersebut.
“Kami dari Tim Transisi tidak mau terjebak dan berpolemik soal mau diterima atau tidak oleh Pj Wali Kota. Sebab bukan itu tugas utama. Yang penting bagaimana agar wali kota terpilih dan sudah disahkan dalam rapat paripurna DPRD Kota Makassar bisa segera dilantik oleh Gubernur,” kata Prof Aminuddin Ilmar beberapa waktu lalu.
Sampai saat ini, Tim Transisi pun tidak pernah bertemu dengan Rudy Djalamuddin.
Di lain sisi, Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah meminta kepada Rudy Djamaluddin untuk berkoordinasi dengan Danny Pomanto.
Urusannya bukan soal pembahasan program bersama Tim Transisi, melainkan urusan lelang jabatan eselon II di lingkup Pemkot Makassar.
Rudy sendiri diketahui merupakan anak buah Nurdin Abdullah. Dia ditunjuk melaksanakan tugas sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Sulsel.
Lewat rilisnya, permintaan Nurdin Abdullah itu disampaikan setelah kebijakan Rudy Djamaluddin untuk melakukan seleksi terbuka tersebut menuai banyak sorotan dan tanggapan.
Sehingga Nurdin Abdullah bilang, penting bagi Rudy Djamaluddin dan Danny Pomanto membangun komunikasi.
“Sebenarnya ini bukan menjadi masalah besar, ketika seorang Pj Wali Kota melantik sejumlah pejabat eselon di pemerintahannya. Meski sekali pun itu di akhir masa jabatannya. Asalkan, semuanya dikomunikasikan bersama dengan Wali Kota terpilih. Karena intinya adalah komunikasi. Saya sudah sampaikan ke Pj Wali Kota agar berkomunikasi dengan Wali Kota terpilih terkait usulan pejabat,” kata Nurdin Abdullah dalam keterangannya yang diterima LINTASTERKINI, Minggu (07/02/2021).
Dia mencontohkan ketika dirinya terpilih menjadi Gubernur Sulsel periode 2018-2023. Pucuk pimpinan masih berada di tangan Sony Sumarsono selaku Pj Gubernur Sulsel.
Sony Sumarsono menurutnya di masa transisi saat itu, juga mengambil kebijakan yang sama. Melantik sejumlah pejabat di akhir masa jabatannya.
“Bagi saya itu hal biasa dan wajar, karena sebagai Pj Gubernur memiliki kewenangan yang sama. Hal demikian juga berlaku pada Pj Wali Kota Makassar yang memiliki kewenangan mengusulkan dan melantik pejabat siapa saja yang akan mendampinginya menjalankan pemerintahan,” ujar Nurdin Abdullah.
Justru, pihaknya mengapresiasi PJ Gubernur Sulsel Sony Sumarsono, kala itu. Karena, membantunya membentuk susunan pemerintahan sebelum dirinya memulai pemerintahan baru.
“Saya baca di koran akan ada pelantikan. Saya berinisiatif minta waktu ke Pj dulu (Pak Sony) saya diterima di Rujab ada Pak Jufri. Jadi saya bilang silakan pak melakukan pelantikan. Selama sesuai peraturan dan ketentuan. Jadi saya bilang begitu, tidak ada masalah, saya bilang untuk datang. Cuman saya liat, Dinas Kesehatan itu belum melakukan beeding, harus lewat siping pak. Jangan-jangan dia dilantik, saya akan mendapat masalah nanti. Akhirnya Pak Sony bilang, coba saya cek. Beliau ok sudah melantik Kadis Kesehatan,” jelasnya. (*)
Komentar