Logo Lintasterkini

Komisi D Sepakat Disdamkar Batalkan dan Buka Penerimaan Pegawai Kontrak Baru

Budi S
Budi S

Minggu, 07 Maret 2021 17:58

Rapat Dengar Pendapat Komisi D DPRD Makassar
Rapat Dengar Pendapat Komisi D DPRD Makassar

MAKASSAR – Pergantian pucuk pimpinan di Dinas Pemadam Kebakaran (Disdamkar) Makassar berujung masalah. Akibat pembatalan penerimaan pegawai kontrak.

Komisi D DPRD Makassar pun mengambil sikap. Menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) belum lama ini. Mendudukkan para pejabat di dinas pemadam.

Pimpinan Komisi D hanya ingin mendengarkan dasar pembatalan ribuan pelamar pegawai kontrak tersebut.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disdamkar, Hasanuddin menjelaskan, pembatalan tersebut dilakukan karena rekrutmen yang sebelumnya dilaksanakan tidak sesuai dengan prosedural.

Sebagaimana diketahui, penerimaan pegawai kontrak itu dilaksanakan saat pucuk pimpinan di bawah kendali Elodewata Wahid Yunus selaku pelaksana tugas saat itu.

“Kesimpulan RDP, saya tetap batalkan penerimaan pegawai kontrak. DPRD hanya menyarankan untuk dipending. Tetapi saya tetap batalkan. Masalahnya, banyak persyaratan tidak dipenuhi. Termasuk prosedural,” kata Hasanuddin kepada LINTASTERKINI, Minggu (07/03/2021).

Untuknya itu, Hasanuddin berharap kepada para pendaftar untuk tetap bersabar. Sebab, Disdamkar Makassar kembali akan membuka pendaftaran setelah syaratnya terpenuhi.

“Kalau untuk pendaftar bersabar maki saja. Silakan datang ke kantor, untuk mengambil berkasnya. Kami rampungkan dulu persyaratan baru membuka kembali pendaftaran,” ujar Muncu sapaan akrabnya.

Sementara itu, Ketua Komisi D DPRD Makassar, Abd Wahab Tahir tidak ingin jauh mengomentari permasalahan tersebut. Dia menyerahkan sepenuhnya kepada pihak terkait untuk menyelesaikannya.

“Kita serahkan sepenuhnya kepada pihak damkar. Posisi DPRD dalam hal ini komisi D hanya mengawasi semua proses penerimaan bisa berjalan sesuai dengan aturan yang ada, dan tidak ada pihak yang dirugikan,” singkat legislator Partai Golkar itu.

Sedangkan, Wakil Ketua Komisi D, Fatma Wahyuddin mengaku mendukung langkah yang dilakukan Plt Kepala Disdamkar saat ini. Membatalkan penerimaan pegawai kontrak itu.

Fatma menilai, apa yang terjadi sebelumnya tidak memenuhi syarat formalistik. Dan bahkan tidak melibatkan BKPSDM dan Inspektorat dalam pembentukan tim penerimaan pegawai honorer tersebut.

“Saya sarankan kepada Dinas Damkar untuk ke depan dalam perekrutan tenaga kontrak harus sesuai syarat administrasi atau syarat formalistik. Serta dalam melakukan perekrutan tenaga kontrak sebaiknya melakukan by online melalui website Damkar, baik itu dalam pendaftaran dan mau pun pada saat pengumuman kelulusan peserta tenaga kontrak,” tutur Srikandi Partai Demokrat itu.

Pada RDP tersebut, semua pihak sepakat untuk kembali membuka pendaftaran dengan membentuk tim kepanitiaan yang juga melibatkan pihak BPKSDM dan Inspektorat Makassar. (*)

 Komentar

 Terbaru

Kadishub Barru Dipolisikan Stafnya, Dugaan Pencabulan
Hukum & Kriminal20 April 2021 21:22
Kadishub Barru Dipolisikan Stafnya, Dugaan Pencabulan
Kapolres Barru, AKBP Gregorius Liliek Tribhawoni Iryanto membenarkan perihal laporan itu....
Sinyal Pergantian Seluruh Direksi Perusda di Makassar Menguat
Pemerintahan20 April 2021 20:44
Sinyal Pergantian Seluruh Direksi Perusda di Makassar Menguat
Konstribusi perusda masih rendah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sehingga perlu penyegaran. Diawali dengan tahap evaluasi kinerja seluruh direk...
Mensos Santuni Korban Bom Gereja Katedral Makassar
News20 April 2021 20:12
Mensos Santuni Korban Bom Gereja Katedral Makassar
Dalam keterangannya, Risma menyebut, jika kondisi tiga korban mulai membaik. Hanya saja masih membutuhkan perawatan lanjutan....
6 Imigran di Makassar Diamankan Provokasi Larangan Berkendara
News20 April 2021 19:41
6 Imigran di Makassar Diamankan Provokasi Larangan Berkendara
Peran keenam Imigran tersebut sebagai provokator. Berupaya menghalang-halangi petugas saat hendak mengamankan motor di Wisma KPI....