Logo Lintasterkini

Desak KPI Awasi Ketat Konten Digital, Frederik: Jangan Sampai Konten Bebas Tanpa Batas

Herwin Bahar
Herwin Bahar

Jumat, 08 November 2024 12:02

Irjen Pol (Purn) Frederik Kalalembang, Anggota Komisi I DPR RI ketika hadir ke kantor KPI Pusat usai Diskusi Kelompok Terpumpun tentang Uji Publik Draf Peraturan KPI tentang Evaluasi Laporan Tahunan Penyelengaraan Penyiaran Aspek Pengembangan Program Siaran, Kamis (7/11/2024). (Foto: Lintasterkini.com)
Irjen Pol (Purn) Frederik Kalalembang, Anggota Komisi I DPR RI ketika hadir ke kantor KPI Pusat usai Diskusi Kelompok Terpumpun tentang Uji Publik Draf Peraturan KPI tentang Evaluasi Laporan Tahunan Penyelengaraan Penyiaran Aspek Pengembangan Program Siaran, Kamis (7/11/2024). (Foto: Lintasterkini.com)

JAKARTA – Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) didorong untuk lebih aktif dalam mempercepat revisi Undang-Undang Penyiaran, terutama terkait pengawasan konten di platform digital yang hingga kini belum memiliki regulasi yang jelas.

Irjen Pol (Purn) Frederik Kalalembang, anggota Komisi I DPR RI, menekankan pentingnya KPI menginisiasi komunikasi intensif dengan Badan Legislasi (Baleg) dan alat kelengkapan dewan (AKD) lainnya untuk memastikan urgensi pengawasan tersebut masuk dalam pembahasan revisi undang-undang.

“Konten-konten di internet butuh pengawasan ketat, jangan sampai kontennya tanpa batasan. KPI sudah selayaknya memperjuangkan hal ini agar diatur dalam undang-undang,” tegas Frederik saat berkunjung ke kantor KPI Pusat usai menghadiri diskusi uji publik draf Peraturan KPI tentang evaluasi tahunan program penyiaran (7/11/2024)

Frederik juga mengunjungi tim monitoring KPI dan melihat langsung proses pemantauan konten siaran. Menurutnya, penyiaran harus mempertimbangkan nilai edukasi bagi publik, bukan hanya mengejar profit.

“Profit memang penting, tapi jangan sampai mengabaikan kepentingan publik,” tambah legislator Partai Demokrat ini.

Ia mengajak seluruh pelaku industri untuk bekerja sama menjaga ruang siar yang aman dan berkualitas bagi masyarakat.

Anggota komisi I DPR RI, Irjen Pol (Purn) Frederik Kalalembang meninjau bagaimana pemantauan konten di KPI Pusat.

Diskusi ini dipimpin oleh Ketua KPI Pusat Ubaidillah, didampingi Wakil Ketua Mohamad Reza dan dihadiri sejumlah pengurus KPI, serta perwakilan asosiasi penyiaran seperti ATVSI, ATNI, dan PRSSNI. Perwakilan KPI Daerah juga turut hadir, di antaranya Hisham Setiawan (KPID Riau) dan Immanuel Yosua Tjiptosoewarno (KPID Jawa Timur).

Wakil Ketua KPI, Mohamad Reza, menjelaskan bahwa pengawasan konten tetap menjadi kewenangan KPI meski terjadi perubahan regulasi di beberapa tahun terakhir. “Pengawasan isi siaran tetap ada di KPI, sementara aspek teknis seperti infrastruktur berada di bawah Kementerian Komunikasi Digital (Komdigi),” ungkap Reza.

 

Evaluasi tahunan yang dilakukan KPI bertujuan untuk memantau program siaran dan memberikan rekomendasi pada lembaga penyiaran. Reza mencontohkan kasus di daerah-daerah, di mana sering kali masyarakat tidak menyadari adanya perubahan format program di televisi atau radio.

Di forum tersebut, asosiasi lembaga penyiaran juga memberikan masukan terkait tantangan industri, termasuk perizinan yang rumit dan belanja iklan yang masih terpengaruh dinamika politik. “Belanja iklan tahun ini terbantu dengan Pemilu, tapi tahun depan masih belum jelas dengan situasi ekonomi yang masih wait and see,” ujar Dedy Risnandi dari Kompas TV.

Lewat berbagai masukan ini, KPI berupaya menjaga iklim industri penyiaran tetap sehat dan berimbang antara kepentingan ekonomi serta tanggung jawab publik. (*)

 Komentar

 Terbaru

Peristiwa08 Desember 2024 18:46
Insiden Penamparan di SPBU Tavanjuka Berujung Damai: Danramil dan Manajer SPBU Sepakat Berdamai
PALU – Insiden penamparan yang melibatkan Danramil 130602 Biromaru, Lettu Inf Agus Yudo, terhadap Manajer SPBU Tavanjuka, Asriadi Hamzah, yang s...
Ekonomi & Bisnis08 Desember 2024 18:27
Bank Mandiri Gelar Livin’ by Mandiri Galesong Trail Run 2025
MAKASSAR – Seiring dengan perkembangan sistem pembayaran yang seirama dengan lifestyle masyarakat yang bergerak secara dinamis Bank Mandiri kemb...
Politik08 Desember 2024 17:08
KPU DKI : Pramono-Rano Menang Telak di Pilgub DKI 2024
JAKARTA – KPU DKI Jakarta resmi menetapkan pasangan calon nomor urut 3, Pramono Anung-Rano Karno (Pram-Doel), sebagai pemenang Pilgub DKI Jakart...
Hukum & Kriminal08 Desember 2024 16:48
Mantan Kasatpol PP Makassar Imam Hud Dijebloskan ke Penjara Usai Mahkamah Agung Batalkan Vonis Bebas
MAKASSAR – Mantan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) Kota Makassar, Imam Hud, resmi dijebloskan ke penjara oleh Kejaksaan Negeri Makass...