MAKASSAR — Ketua Komisi D DPRD Makassar, Ari Ashari Ilham, menegaskan komitmennya dalam mengawal pelaksanaan Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun 2025 agar berlangsung transparan dan adil bagi seluruh masyarakat.
Penegasan tersebut disampaikan Ari menyusul banyaknya keluhan dari warga terkait proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang dinilai masih menyisakan berbagai persoalan di lapangan, mulai dari sistem seleksi hingga daya tampung sekolah.
Sebagai Ketua Fraksi NasDem dan legislator dua periode, Ari menilai transparansi dalam sistem SPMB sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap dunia pendidikan, khususnya di Kota Makassar yang tiap tahun menghadapi tantangan serupa.
“Kami menerima cukup banyak aduan dari masyarakat soal PPDB, terutama menyangkut transparansi sistem di sekolah-sekolah. Saat kami turun langsung ke SDN Percontohan PAM Kota Makassar, kepala sekolahnya sedang mengikuti pelatihan, sehingga kami belum memperoleh keterangan lengkap,” ujar Ari, Rabu (9/7).
Ia menjelaskan bahwa saat ini penerimaan siswa baru tingkat SD dilakukan melalui beberapa jalur, seperti jalur domisili, afirmasi, dan mutasi. Namun, DPRD Makassar tetap menekankan perlunya data resmi untuk dievaluasi, agar pelaksanaan tetap mengedepankan asas keadilan dan keterbukaan.
Dalam waktu dekat, Komisi D DPRD Makassar akan kembali melakukan kunjungan lapangan ke beberapa sekolah, termasuk SDN Percontohan PAM, untuk mengecek secara langsung penerapan sistem penerimaan berbasis aplikasi yang diharapkan mampu menyajikan validasi data yang akurat.
Selain di jenjang SD, Komisi D juga akan memantau pelaksanaan jalur non-domisili tingkat SMP yang masih berlangsung hingga Sabtu mendatang. Pemantauan ini bertujuan memastikan tidak ada praktik-praktik yang merugikan siswa atau orang tua.
Tak hanya itu, Ari juga menyoroti persoalan klasik yang terjadi setiap tahun, yaitu keterbatasan daya tampung di sekolah negeri. Ia mendorong Pemerintah Kota Makassar segera mencari solusi konkret agar semua anak tetap bisa melanjutkan pendidikan.
“Bagi kami, hal terpenting adalah memastikan setiap anak di Makassar mendapat hak pendidikan. Kalau sekolah negeri tidak cukup menampung, maka perlu dipikirkan opsi seperti menambah kuota atau memberikan bantuan bagi siswa ke sekolah swasta,” tegasnya.(**)
Komentar