MAKASSAR – Komisi A bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Kota Makassar, meminta Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) untuk meluruskan sejumlah informasi yang beredar terkait hasil seleksi Laskar Pelayanan Publik Berintegritas (Laskar Pelangi) yang baru saja diumumkan. Pasalnya, hasil seleksi telah menuai sejumlah polemik di tengah masyarakat khususnya di kalangan pemerintah.
Hal ini disampaikan Ketua Komisi A DPRD Makasssar, Supratman saat menggelar Rapat Kerja Monitoring dan Evaluasi Program Kerja SKPD Triwulan I tahun 2022, Kamis (10/3/2022) di Ruang Rapat Komisi A.
“Kami meminta kepada BKPSDMD untuk secepatnya menyelesaikan persoalan laskar pelangi. Sebab, kami tidak mau polemik ini terus bergulir dengan informasi yang kurang jelas,” ujarnya.
Baca Juga :
Diketahui, rapat kerja Monev ini dihadiri sejumlah anggota Komisi A DPRD Makassar.
Sebelumnya, Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan ‘Danny’ Pomanto bersama Wakilnya, Fatmawati Rusdi memimpin rapat koordinasi (rakor) secara virtual bersama seluruh kepala SKPD lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar. Rakor digelar terkait persoalan yang timbul dalam rekrutmen tenaga Laskar Pelangi.
Dalam rakor, Danny mendengarkan keluhan-keluhan sejumlah kepala SKPD yang tenaga honorernya dinyatakan tidak lulus, padahal mereka dinilai masih sangat dibutuhkan dan telah mengabdi selama bertahun-tahun.
“Saya minta semua kepala SKPD bicara tentang keluhan-keluhan dan keluhannya semua hampir sama, bahwa mereka merasa tidak dilibatkan. Memang di dalam penilaian ini BKPSDMD juga tidak salah karena betul betul menganut penilaian lewat aplikasi komputer,” kata Danny.
Namun menurutnya, selain penilaian lewat aplikasi komputer ada juga penilaian dari luar aplikasi, yaitu penilaian loyalitas dan kinerja.
“Kepala SKPD merasa, mestinya tanya SKPD, bahwa yang mana yang baik mana tidak. Ternyata penilaian SKPD ini tidak jadi pertimbangan oleh BKPSDM, Sehingga ditegaskan sesuai intinya, disesuaikan dengan aplikasi.passing gradenya,” ungkapnya.
Komentar