MAKASSAR – Kota Makassar jadi kabupaten/kota pertama di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) yang telah menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran (TA) 2022 ke BPK RI Perwakilan Sulsel.
Wakil Wali Kota (Wawali) Makassar, Fatmawati Rusdi, yang menyerahkan langsung LKPD TA 2022 kepada
Kepala Perwakilan BPK RI Sulsel, Amin Adab Bangun, di Kantor BPK RI Perwakilan Sulsel, Jumat (10/3/2023).
Hal ini mendapat apresiasi dari Kepala Perwakilan BPK RI Sulsel, Amin Adab Bangun, atas pelaksanaan tanggung jawab Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar yang jadi kabupaten/kota pertama yang menyerahkan LKPD.
Baca Juga :
“Patut diapresiasi karena Makassar menjadi kota pertama yang menyerahkan LKPD. Selanjutnya akan mulai dilakukan pemeriksaan secara terperinci. Tahapan itu dimulai secara efektif pada Senin (13/3/2023) mendatang,” ujarnya.
Dalam pemeriksaan tersebut ada beberapa aspek yang akan menjadi perhatian. Di antaranya opini atas kewajaran penyajian laporan keuangan sesuai dengan standar pemeriksaan keuangan negara dengan melihat empat kriteria.
Adapun kriteria pemeriksaan, yakni kesesuaian penyajian dengan standar akuntasi pemerintahan. Kedua, kelemahan sistem pengendalian intern. Ketiga, kepatuhan terhadap peraturan. Keempat, kecukupan pengungkapan atas laporan keuangan.
Wawali Makassar, Fatmawati Rusdi. menyampaikan optimisme Makassar siap kembali mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK.
“Ini menjadi tanggung jawab pemerintah untuk menyerahkan LKPD dan insyaallah Makassar siap untuk kembali mendapatkan WTP,” ujar Fatmawati sesaat setelah penyerahan.
Penyelesaikan LKPD dapat dilakukan tepat waktu berkat kerja sama seluruh stakeholder lingkup Pemkot Makassar yang telah secara teliti dan penuh tanggung jawab melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya.
Dalam penyerahan ini turut hadir Sekretaris Daerah (Sekda) Makassar, Muh. Ansar, Asisten Administrasi Umum, Muhammad Mario Said, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Rusmayani Majid, Kepala Badan Pengelolaan dan Aset Daerah, Muh. Dakhlan, serta Kepala Inspektorat, Asma Zulistia Ekayanti.
Komentar