JAKARTA – Serikat pekerja internasional IndustriALL Global Union memimpin misi ke Indonesia pada tanggal 8 – 11 Agustus 2017. Kedatangan misi itu untuk memberikan dukungan kepada pekerja yang di PHK secara sepihak oleh pengusaha PT Smelting dan PT Freeport.
Tujuan misi ini adalah untuk memberikan dukungan solidaritas kepada pekerja yang mogok di tambang PT Freeport Indonesia / Grasberg dan di PT Smelting, Gresik. Selama di Indonesia, IndustriALL Global Union didampingi oleh Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Tambang (CEMWU SPSI PT Freeport Indonesia dan pekerja PT Smelting diwakili oleh FSPMI.
Baik FSPMI dan CEMWU merupakan afiliasi IndustriALL Global Union untuk melakukan pertemuan dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Kementerian Tenaga Kerja untuk membantu memfasilitasi sebuah resolusi di PT Freeport Indonesia dan PT Smelting. Serikat pekerja internasional itu juga menyoroti dengan keras pelanggaran berat standar perburuhan internasional dan hak pekerja.
Misi ini juga mengupayakan adanya pertemuan dengan pejabat perusahaan di PT Freeport Indonesia dan PT Smelting. Selain itu, misi ini bertujuan untuk menghentikan arus informasi satu sisi dari Smelting dan Freeport, yang mengemukakan sisi informasi dari pekerja terkait alasan dilakukannya mogok kerja.
Misi solidaritas IndustriALL akan dihadiri oleh para pemimpin dari beberapa serikat pekerja paling kuat di dunia. Adapun nama nama yang akan menghadiri adalah :
1.Ketua Sektor Pertambangan Global Union IndustriALL dan Sekretaris Jenderal Pertambangan & Energi CFMEU (Australia) Andrew Vickers.
2. Sekretaris Jenderal AWU (Australia) Daniel Walton.
3. NUM (Afrika Selatan) Presiden Piet Matosa USW (Amerika Utara).
4. Direktur Urusan Internasional Ben Davis.
5. Direktur Industri Proses FNV (Belanda) Nanny Nuijten.
6. Direktur Kampanye Global Union IndustriALL Adam Lee.
7. Pejabat IndustriALL South East Asia Officer Vonny Diananto.
[NEXT]
Asisten Sekretaris Umum IndustriALL, Kemal Özkan, mengatakan, serikat pekerja internasional ke Indonesia untuk berdiri di belakang dan membela pekerja yang telah diberhentikan karena menjalankan hak mogok mereka. Ia membantah tegas apa yang dikatakan CEO Freeport, McMoRan bahwa tidak ada aksi pemogokan.
“Karena di sana ada pemogokan sah yang diumumkan secara resmi, yang sekarang memasuki bulan keempat,” katanya.
Lebih lanjut dia menjelaskan, situasi di Grasberg sangat serius, Freeport menggunakan aksi pemogokan tersebut sebagai alasan untuk memecat lebih dari 4.000 pekerja dan untuk melemahkan Serikat Pekerja. Situasi yang sangat mirip di PT Smelting di Jawa Timur, di mana para pekerja juga dipecat karena melakukan aksi mogok di PT Smelting.
PT Smelting itu yang bergantung pada Grasberg untuk melakukan pengolahan konsentrat tembaga yang sahamnya dimiliki bersama dan dioperasikan oleh Freeport Freeport-McMoRan’s / PT Freeport Indonesia dan Mitsubishi Materials.
“Kami akan menuntut agar pemerintah menjunjung tinggi standar ketenagakerjaan sesuai aturan atau UU ketenagakerjaan. Hak pekerja diinjak-injak. Freeport dan PT Smelting tidak dapat menyatakan bahwa pekerja telah mengundurkan diri secara sukarela padahal sebenarnya mereka dipecat karena menjalankan hak sah mereka untuk mogok,” kata Özkan.
Terpisah, Presiden KSPI yang juga Presiden FSPMI mengatakan bahwa apa yang terjadi di PT Smelting dan PT Freeport membuktikan adanya darurat PHK. Inilah yang mestinya lebih diprioritaskan pemerintah, bukannya malah menerbitkan Perppu Ormas.
“Saat ini darurat PHK, bukan darurat Ormas,” pungkas Said Iqbal. (*)
Komentar