MAKASSAR – Anggaran Rp 670 miliar yang akan digunakan untuk senang-senang pegawai dipotong Walikota Makassar, Moh Ramdan Pomantp. Danny menyebutkan dana yang akan dipotong itu rencananya digunakan untuk jalan-jalan hingga foya-foya.
“Sekitar Rp 670 miliar saya potong. Rencananya (dialihkan ke modal), tidak ada yang bisa kita bangun apa-apa ini. Cuma kasih habis uang saja untuk pegawai, untuk senang-senang saja,” kata Danny dalam keterangannya kepada wartawan.
“Masa kerjanya hanya makan-makan saja, terus masa kerjanya Pemerintah Kota hanya jalan-jalan terus,” lanjutnya dikutip detikcom.
Baca Juga :
Danny menegaskan, dana Rp 670 miliar itu ditemukan dari anggaran bahan bakar pegawai, anggaran kegiatan, anggaran gaji kontrak, hingga anggaran perjalanan dinas yang dinilai tak efektif.
“Jadi sangat tidak efektif, sangat tidak efektif. Saya coba hitung, masa kerja jalan terus, jalan terus, bikin habis uang. Tenaga kontrak dan pemborosan-pemborosan tenaga kontrak. Makanya jadi saya potong semua, jadi harus kerja,” jelasnya.
Danny bahkan menyebut anggaran untuk pembangunan Makassar hanya berkisar 150 miliar, sementara sisanya berupa kegiatan SKPD. Namun anggaran itu disebut bukan ia yang merancang dari awal.
“Belanja modal masa cuma Rp 150 miliar, untuk membangun saja, yang dibangun di Makassar itu, padahal dulu itu kita 72 persen belanja langsungnya. Hampir semua itu boros, tapi merancang itu bukan kita itu, dirancang kemarin itu, sangat tidak efektif,” terangnya.
Pemotongan anggaran senilai Rp 670 miliar ini akan dialihkan pada belanja modal di Pemerintah Kota Makassar, baik berupa pembangunan, program lorong, pemulihan ekonomi, hingga kegiatan yang menyentuh masyarakat langsung.
“Rp 670 miliar itu anggaran pemborosan, saya sudah, jadi belanja modal itu bisa bikin jalan, memperbaiki lorong, yang membangkitkan ekonomi. Jadi semua kita akan ke masyarakat, jadi belanja modal itu artinya masyarakat langsung menikmati. Masa kita cari uang untuk pegawai,” paparnya.
Selain itu, Danny juga akan memotong tambahan penghasilan pegawai (TPP). Ia menilai besaran TPP pegawai Makassar tak sesuai dengan kinerja yang dimiliki.
“Termasuk TPP, TPP bertambah kinerjanya menurun. Jadi saya juga saya Rp 70 miliar (pangkas), saya juga bikin dia modelnya kompetensi kinerja. Jadi ada nanti the best, yang terbaik pegawai, terbaik 10 pegawai, terbaik di bulan ini dan ada SKPD terbaik, itu dapat, ada tambahan,” tegasnya.
Meski begitu, masyarakat diminta ikut memonitor program Pemerintah Kota Makassar. Kontrol sosial sangat dibutuhkan.
“Jadi saya akan membangun transparansi dan teman-teman silakan mengontrol belanja, dengan belanja, nanti jadi orang akan lihat, jadi sebentar malam finalis solusinya,” tutupnya. (*)
Komentar