Logo Lintasterkini

Perkuat Investasi Pariwisata, Direksi PT Jhonlin Group Ditunjuk Pimpin BPPD Sulsel

Muh Syukri
Muh Syukri

Sabtu, 11 September 2021 23:13

Arifuddin Kamisi Bersama Kadis Budpar Sulsel
Arifuddin Kamisi Bersama Kadis Budpar Sulsel

MAKASSAR – Pelaksana Tugas Gubernur Sulwesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman telah meminta kesediaan salah satu jajaran Direksi PT. Jhonlin Group Arifuddin Kamisi untuk memimpin Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Sulawesi Selatan.

Arifuddin Kammisi yang juga Purnawirawan Brigjen Polisi ini akan menggantikan Akbar Nugraha yang telah mengajukan surat pengunduran diri secara resmi sebagai Ketua BPPD Sulsel Periode 2019 – 2023.

“Kami sudah menerima laporan resminya. Beliau nanti yang akan menggantikan pak Akbar Nugraha. Dalam waktu dekat pelantikan akan dilaksanakan,” kata Sekertaris Unsur Kebijakan BPPD Sulsel Hendra Nick Arthur melalui siaran pers resminya.

Hendra yang juga Putra Toraja ini menjelaskan penempatan Arifuddin Kamisi ini untuk memperkuat iklim investasi di sektor kepariwisataan daerah jelang Travel bubble kian diminati oleh beberapa negara untuk memulai kembali perjalanan lintas negara di tengah pandemi virus corona (Covid-19).

“Mendatangkan wisatawan asing melalui pendekatan investasi sesuai dengan kementrian investasi selalu gaungkan pariwisata menjadi awal investor melakukan inves disuatu negara jauh lebih efektif dibanding menghamburkan anggaran promosi di masa pandemi covid 19. Itu yang jadi strategi beliau dalam memimpin lembaga daerah ini,” kata Hendra

Selain Australia dan Selandia Baru, ada juga Estonia, Latvia, dan Lithuania yang berencana melakukan travel bubble. Bahkan, lanjutnya Indonesia berencana membuka travel bubble dengan empat negara yaitu China, Korea Selatan, Jepang, dan Australia.

“Pemikiran beliau tentang travel bubble. Kini tengah dilirik oleh beberapa negara di dunia karena koridor perjalanan antar negara di tengah pandemi terbuka lebar. Beliau juga melihat ide seputar travel bubble tengah dibicarakan di seluruh dunia,” kutip Hendra

Pengalaman Arifuddin Kamisi yang pernah menjabat sebagai Kepala Logistik Mabes Polri, kata Hendra menjadi kekuatan baru Sulawesi Selatan dalam melakukan pengembangan promosi pariwisata daerah melalui pendekatan penciptaan iklim investasi pariwisata yang berkelanjutan.

“Nama beliau seharusnya disampaikan pimpinan OPD ke para stakeholder pariwisata daerah. Pesan ini terpaksa saya sampaikan melalui siaran pers resmi BPPD Sulsel sebagai bentuk dukungan transformasi pengembangan promosi pariwisata di era disruptif ini,” ungkap Hendra.

Sementara itu proses perubahan struktur organisasi Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Sulawesi Selatan Periode 2019 – 2023 dinilai tidak sesuai dengan aturan yang melandasi pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah yang diatur dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan.

Hal ini disampaikan Andi Januar Jaury Dharwis yang saat ini aktif sebagai Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan sekaligus Legislator dari Partai Demokrat Sulsel di Makassar, 10 September 2021.

“Perombakan struktur kepengurusan BPPD Sulsel itu keliru. Jika tim sembilan yang disahkan kepala daerah belum menyelesaikan periodenya. Jika ketua terpilih mengundurkan diri. Maka Kepala Daerah akan menunjuk Pelaksana Tugas untuk menyelesaikan program kerja di masa periode itu,” kata Januar.

Kemudian, lanjut dia perombakan pengurus Badan Promosi Pariwisata Daerah seharusnya dilakukan dalam rapat luar biasa yang di fasilitasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki keterkaitan dengan keberadaan kelembagaan itu.

“Secara hukum perubahan struktur dalam rapat monitoring maupun evaluasi BPPD Sulsel yang difasilitasi OPD itu cacat administrasi. Rekomendasi hasil pertemuan yang diserahkan OPD itu jelas rawan somasi. BPPD Sulsel dalam UU Kepariwisataan Nomor 10/2009 adalah sebagai koordinator promosi daerah dan mitra Pemerintah Daerah. Mereka ini tenaga profesional, bukan ASN (Aparatur Sipil Negara) yang diikat dengan aturan kepegawaian daerah,” ujarnya.

Januar yang pernah menjabat sebagai Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah Sulsel ini menilai penunjukan pimpinan lembaga yang menjadi amanah Undang-undang ini bisa saja berasal dari luar unsur kepariwisataan daerah, sepanjang pemimpin yang ditunjuk ini mampu menjalankan amanah organisasi sesuai dengan aturan atau regulasi yang berlaku.

“Sebenarnya penunjukan Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah itu adalah hak preogratif Kepala Daerah di masing-masing wilayah baik itu di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/kota. Undang-undang hanya mengatur komposisi tim sembilan unsur kebijakan BPPD Sulsel. Masing-masing keterwakilannya wajib memenuhi 4 dari unsur kepariwisataan, 2 orang perwakilan organisasi profesi, 1 perwakilan maskapai penerbangan dan 2 perwakilan akademisi,” tutupnya. (*)

 Komentar

 Terbaru

Peristiwa23 September 2021 12:35
Polres Bantaeng Periksa Remaja Perempuan yang Video Perkelahiannya Viral di Medsos
Video viral menampilkan perkelahian dua remaja perempuan yang beredar di media sosial (medsos) kini telah ditangani aparat Polres Bantaeng. Saat ini, ...
Peristiwa23 September 2021 12:09
Viral, Video Perkelahian Dua Remaja Perempuan Diduga Terjadi di Bantaeng
Video itu berdurasi 1 menit 32 detik dan memperlihatkan seorang remaja perempuan memakai kerudung hitam dikeroyok dua remaja perempuan lainnya. Dia di...
Bersama Melawan Covid-1923 September 2021 11:41
Makassar Kini Zona Kuning Penyebaran Covid-19
Setelah sebelumnya msuk zona merah Covid-19, kini Kota Makassar berada dalam lingkaran zona kuning penyebaran virus Covid-19. Hal ini melalui perjalan...
News22 September 2021 21:15
HUT Lantas Ke-66, Bupati Pinrang Resmikan Kampung Tertib Lalu Lintas
PINRANG – Buoati Pinrang Irwan Hamid meresmikan Kampung Aluupang Desa Padakkkalawa Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang sebagai Kampung Tertib L...