Logo Lintasterkini

Penjelasan SBY Cs Malah Menguak Ketidakwajaran Terbitnya Grasi Ola

Muh Syukri
Muh Syukri

Minggu, 11 November 2012 18:38

Bambang Soesatyo
Bambang Soesatyo

Bambang Soesatyo

JAKARTA — Pernyataan sikap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) atas kontroversi pemberian grasi bagi terpidana mati kasus narkotika Meirika Franola (Ola) tak otomatis menghapus kontroversi proses pemberian grasi tersebut. Bahkan, penjelasan SBY itu justru lebih menguak ketidakwajaran proses terbitnya grasi Ola.

“Jika Presiden menyatakan tidak ingin menyalahkan siapa-siapa, sikap demikian tidak bijaksana, dan tidak menyelesaikan masalah. Publik akan beranggapan Presiden menutup-nutupi perilaku menyimpang yang dilakukan para pembantu terdekatnya,” papar politisi partai Golkar, Bambang Soesatyo dalam rilis yang diterima Rakyat Merdeka Online (Minggu, 11/11).

Kata pria bersapaan Bamsoet ini, kalau benar Ola hanya kurir, berarti terjadi kesalahan dakwaan yang menyebabkan dia divonis hukuman mati. Logikanya, para penasihat hukum Presiden cukup menyarankan pihak Ola untuk mengajukan Peninjauan Kembali (PK) perkaranya di Mahkamah Agung (MA).

Sebab, menurut Bamsoet, mengajukan permohonan grasi dengan alasan Ola hanya kurir menjadi tidak relevan lagi sebagai pertimbangan yang direkomendasikan kepada presiden.

“Di situlah kontroversinya. Apalagi, MA dalam rekomendasinya kepada Presiden sudah menyatakan pendiriannya bahwa permohonan grasi Ola tidak memiliki cukup alasan untuk dikabulkan. Pertanyaannya, darimana atau dari siapa para pembantu presiden menerima informasi bahwa Ola itu sekadar kurir?,” tanya Bamsoet.

“Lalu siapa juga yang membisik ke Presiden bahwa Ola itu bukan pengedar atau bandar, sehingga terpidana mati itu layak mendapatkan grasi? Dalam merumuskan rekomendasinya kepada SBY, mengapa para pembantu presiden tidak mengacu pada vonis pengadilan negeri Tangerang yang diperkuat Pengadilan Tinggi Bandung dan Kasasi MA?,” imbuhnya.

Tentu saja akan menjadi kontroversi jika rekomendasi para pembantu Presiden lebih mengacu pada bisikan informasi yang entah dari siapa datangnya dan sudah pasti tidak memiliki kekuatan hukum untuk dipertimbangkan, demikian anggota komisi hukum DPR ini.(rmol)

 Komentar

 Terbaru

News25 Mei 2024 22:36
SAR Gabungan Evakuasi Pendaki Hipotermia di Gunung Bawakaraeng
MAKASSAR – Satu dari empat orang yang tengah mendaki gunung Bawakaraeng, Kabupaten Gowa telah dievakuasi pada Sabtu (25/5) oleh tim sar gabungan...
News25 Mei 2024 21:50
Personel Sat Lantas Polres Sidrap Beri Teguran ke Pengendara yang Tidak Tertib Berlalu Lintas dengan Humanis
SIDRAP – Personel Satuan Lalu Lintas Polres Sidrap memberikan teguran dengan cara humanis saat mendapati pengemudi mobil yang melanggar aturan l...
News25 Mei 2024 10:10
KJS Gelar Workshop dan Apresiasi Jurnalis
MAKASSAR – Komunitas Jurnalis Sulsel (KJS) kembali menggelar “Workshop dan Apresiasi Jurnalis” minggu 26 Mei 2024. Dalam kegiatan in...
News25 Mei 2024 08:15
Pj Gubernur Zudan Dukung Festival Anak Sholeh Indonesia di Bantaeng
MAKASSAR – Festival Anak Sholeh Indonesia (FASI) XII Sulawesi Selatan (Sulsel) dengan tema Santri Hebat: Hebat Prestasi, Hebat Mengaji, dan Bera...