MAKASSAR – Ketua DPRD Kota Makassar, Rudianto Lallo, melakukan reses pertama pada masa sidang kedua 2021/2022 di Jl Barukang, Kelurahan Pattingalloang, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar, Selasa (12/4/2022).
Kehadiran Politisi Nasdem ini, dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat yang sifatnya mendesak untuk direalisasikan Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar. Oleh karena itu, Rudianto Lallo meminta warga berani menyampaikan apa kekurangan dalam kehidupan sehari-harinya.
“Kami hadir atas perintah undang-undang untuk menjembatangi keluhan warga yang ada di sini. Jadi apapun aspirasinya jangan disimpan-simpan, waktunya disampaikan kepada saya,” ujar Anak Rakyat ini.
Baca Juga :
Menanggapi hal tersebut, Hindong salah seorang warga, menyampaikan langsung unek-uneknya yang terjadi di wilayahnya, diantaranya Program Keluarga Harapan (PKH) yang disalurkan pemerintah setempat dalam hal ini kelurahan tidak merata.
“Banyak warga yang selayaknya mendapatkan PKH tidak tersentuh sama sekali, sementara ada pula yang bukan kategori kurang mampu menjadi penerima manfaat,” beber Hindong.
Selain itu, Hindong juga menyampaikan, tentang PKH yang tidak memberdayakan masyarakat secara meluas.
Disebutkan, yang mendapat manfaat dari kelurahan atau instansi lainnya hanya masyarakat tertentu saja. Tentunya hal ini membuat kecemburuan sosial. Selain itu, dia juga meminta agar DPRD memfasilitasi perbaikan drainase dan pengerukan sedimen.
“Kami semua sama-sama, punya hak yang sama dan kesempatan yang sama, tapi kenyataan banyak warga tidak mendapatkan manfaat,” keluhnya.
Senada dengan Hindong, Asni juga mengeluhkan minimnya pemberdayaan untuk pemuda di Kelurahan Pattingalloang.
Selama 2022, kata Asni, belum banyak pemuda yang tersentuh dalam peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pelatihan dan semacamnya.
“Tidak dapat dipungkiri jika tingginya kriminalitas tidak lepas daripada tidak adanya aktivitas. Pemuda yang seharusnya difasilitasi mendapatkan pelatihan dalam mengasah kemampuan tidak dilirik,” ujarnya.
Sementara, Ketua RW Barukang, Abdul Karim, turut mengeluhkan pembangunan pos keamanan yang tidak kunjung difungsikan, sementara beberapa kejadian telah terjadi konflik antara pemuda.
“Izin menyampaikan, sekiranya bangunan pos keamanan difungsikan, mengingat wilayah Barukang dan sekitarnya rawan terjadi tawuran antar pemuda,” bebernya.
Menjawab keluhan warga, Ketua DPRD Makassar Rudianto Lallo akan menindaklajuti.
PKH, kata Rudianto Lallo, harus sesuai sasaran, tidak diperbolehkan warga yang kategori mampu menerima manfaat.
RL, sapaan akrab Rudianto Lallo, menegaskan, tidak diperbolehkan lurah memilih siapa warga yang mendapatkan PKH.
“Ini kerja-kerja lurah, tapi sangat disayangkan lurahnya tidak hadir mendengarkan keluhan langsung warga,” jelas Rudianto Lallo. (*)
Komentar