MAKASSAR – Walikota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto geram saat mendengar aktifitas Pekerja Seks Komersial (PSK) di Bulan Suci Ramadhan ini. DP, akronim akrab Danny Pomanto, sapaan Walikota ini mendapat informasi aktifitas PSK dari awak media, selanjutnya ditindaklanjutinya.
Danny Pomanto bersikap tegas dengan menginstruksikan jajarannya, Satpol Pamong Praja untuk intens menggelar razia. Razia yang dilakukan Satpol PP dengan melibatkan Tim Reaksi Cepat (TRC) Saribattang milik Dinas Sosial (Dinsos) dan diback-up aparat Polretabes Makassar.
Menurut orang nomor satu Makassar itu, razia PSK merupakan upaya dalam memberantas aktifitas para pekerja seks bayaran. Tindakan itu dilakukan semata-mata menjaga kesucian Bulan Ramadhan, selain itu juga guna memberi efek jera kepada mereka.
Baca Juga :
“Tidak dilarang mencari rezki. Tapi kan ada jalannya yang secara halal. Biasanya yang terjaring razia, petugas memberi pembinaan serta digembleng untuk berwiraswasta dengan cara memberi pelatihan kerajinan tangan untuk kelanjutan hidupnya kelak,” beber DP, Kamis (15/6/2017).
Dikatakan, PSK yang tak ingin merubah dirinya dan tetap pada pendiriannya itu karena pengaruh dengan nilai uang yang cukup besar dan mudah mendapatkannya.
“Pernah saya baca di media pengakuan PSK mendapat uang ratusan ribu per hari. Memang betulmudah mendapat uang yang banyak, tapi mereka tak pernah berpikir penyakit yang bisa membahayakan bagi dirinya. Sangat miris dengan perilaku seperti itu dan sangat disayangkan,” kata Dani.
Peran Pemerintah kata dia, tak lain ingin menyelamatkan mereka dari perbuatan maksiat. Sebab tentu saja aktifitas PSK itu dapat berakibat fatal.
“Inilah tugas kami selaku Pemerintah Kota Makassar untuk menyelamatkan PSK dari ancaman penyakit, selain itu mereka juga diselamatkan dengan memberi pembinaan mental, juga dibimbing untuk berwiraswasta agar mereka dapat merubah dirinya ke arah yang lebih positip,” ujarnya.
Danny berharap, agar PSK di Makassar bisa merubah diri. Kata dia, perubahan sikap dan tingkah laku jika bukan diri sendiri yang merubahnya, maka itu tidak bakalan bisa berubah.
“Hanya saja kami selaku ulil amri (pemerintah), tentu berupaya merubah sikap dan tingkah laku mereka, sebab itu tanggungjawab kami, terlepas semuanya itu adalah kemauan terhadap oknum yang bersangkutan,” ucapnya. (*)
Komentar