Logo Lintasterkini

Menkumham Yasonna Resmikan 12 Kelurahan di Makassar Jadi Desa/Kelurahan Sadar Hukum

Redaksi
Redaksi

Sabtu, 15 Juni 2024 18:18

Peresmian Desa/Kelurahan Sadar Hukum oleh Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly didampingi Kepala Kantor Kemenkumham Sulsel Liberti Sitinjak berlangsung di Hotel Claro, Makassar, Jumat (14/6/2024). (Foto: Pemkot Makassar)
Peresmian Desa/Kelurahan Sadar Hukum oleh Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly didampingi Kepala Kantor Kemenkumham Sulsel Liberti Sitinjak berlangsung di Hotel Claro, Makassar, Jumat (14/6/2024). (Foto: Pemkot Makassar)

MAKASSAR – Sebanyak 33 desa/kelurahan di Sulawesi Selatan (Sulsel) diresmikan sebagai Desa/Kelurahan Sadar Hukum oleh Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly.

Peresmian Desa/Kelurahan Sadar Hukum oleh Menkumham Yasonna didampingi Kepala Kantor Kemenkumham Sulsel Liberti Sitinjak berlangsung di Hotel Claro, Makassar, Jumat (14/6/2024).

Dari 33 Desa/Kelurahan Sadar Hukum di Sulsel, 12 di antaranya merupakan kelurahan dari Kota Makassar, terbanyak di Sulsel yang diresmikan sebagai Desa/Kelurahan Sadar Hukum.

Ke-12 kelurahan itu, yakni Kelurahan Mangkura, Buloa, Bakung, Sudiang Raya, Bara-baraya Timur, Tamamaung, Kapasa, Mandala, Manggala, Barrang Lompo, Maccini Sombala, dan Tamalanrea,

Menkumham Yasonna juga memberikan penghargaan kepada Wali Kota Makassar Moh Ramdhan “Danny” Pomanto karena telah mengukuhkan kelurahan-kelurahan binaan di Makassar sebagai Kelurahan Sadar Hukum.

“Harapan kita dengan diresmikannya Kelurahan Sadar Hukum ini dapat memicu dan memacu lurah untuk mengajak masyarakat agar lebih sadar terhadap hukum,” kata Danny Pomanto.

Danny Pomanto juga berharap 12 kelurahan yang dipilih menjadi Kelurahan Sadar Hukum dapat menjadi contoh bagi kelurahan lain yang ada di Makassar.

Selain itu, sepuluh kecamatan di Makassar juga menerima penghargaan dari Kantor Wilayah Kemenkumham Sulsel, yakni Kecamatan Ujung Pandang, Panakukang, Makassar, Manggala, Biringkanaya, Tamalanrea, Tamalate, Tallo, Kepulauan Sangkarrang, dan Mamajang.

Diketahui ada empat indikator penilaian Desa/Kelurahan Sadar Hukum, yakni akses informasi hukum, dimensi implementasi hukum, dimensi akses keadilan, serta dimensi demokrasi dan regulasi.

Menkumham Yasonna berharap Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang sudah terpilih dapat meningkatkan prestasi masyarakat sadar hukum melalui kepatuhan terhadap hukum di dalam kehidupan sehari-hari.

“Sedangkan bagi yang belum atau, sementara menuju Desa/Kelurahan Sadar Hukumbsaya mendorong agar terus memperbanyak kelompok sadar hukum dan kader hukum di wilayahnya,” ujarnya.

“Saya Menkumham mengapresiasi komitmen kita semua, dukungan pemda di dalam meningkatkan perekonomian nasional dan kehidupan masyarakat,” tutupnya.

 Komentar

 Terbaru

News01 November 2025 00:33
Munafri Torehkan Prestasi Nasional, Antar Makassar Raih Penghargaan Smart City Terbaik 2025
MAKASSAR – Baru delapan bulan memimpin, kiprah Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin (Appi), mulai menuai buahnya. Di bawah kepemimpinannya, rod...
News31 Oktober 2025 21:08
Mitigasi Bencana Banjir, Gubernur Sulsel Normalisasi Sungai Suli di Luwu Senilai Rp18,7 Miliar
MAKASSAR – Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Andi Sudirman Sulaiman meluncurkan program normalisasi Sungai Suli di Kabupaten Luwu dengan angga...
News31 Oktober 2025 21:00
GMTD Berbagi Paket Sembako ke Masyarakat Sekitar Tanjung Bunga 
MAKASSAR – LippoLand, melalui PT Gowa Makassar Tourism Development Tbk. (GMTD), pengembang kawasan terpadu Tanjung Bunga Makassar, memperlihatkan ke...
News31 Oktober 2025 19:45
LAZ Hadji Kalla Dorong Kemandirian Petani Loka Pere di Majene Lewat Program Desa Bangkit Sejahtera
MAJENE – Para petani di Desa Adolang Dhua, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, kini menatap masa depan pertanian yang lebih me...