Logo Lintasterkini

Tolak “Lelang Jabatan” Calon Sekwan, Ketua Komisi D: Baca dan Pahami Tatib DPRD

Budi S
Budi S

Selasa, 16 Februari 2021 00:52

Sekretaris Golkar Makassar, Abd Wahab Tahir
Sekretaris Golkar Makassar, Abd Wahab Tahir

MAKASSAR – Legislator masih saja dengan lantang “berteriak” menolak lelang jabatan yang dilaksanakan Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar.

Selain dianggap memiliki motif politik, pengisian jabatan lowong eselon II itu, dinilai hanya lelucon saja.

Hal itu tegas dinyatakan Ketua Komisi D DPRD Makassar, Abd Wahab Tahir. Sebab, proses pelaksanaan lelang jabatan itu tanpa dikonsultasikan terlebih dahulu bersama dengan pimpinan DPRD Makassar.

Apalagi, salah satu jabatan yang dilelang adalah Sekretaris DPRD Makassar. Yang saat ini memang diisi oleh Pelaksana Tugas (Plt).

“Lelang jabatan hanya lelucon saja, jelas motif politik. Contoh kasus, pengisian jabatan sekwan itu harus dikonsultasikan dengan DPRD melalui pimpinan,” pungkas Wahab Tahir kepada LINTASTERKINI, Selasa (16/02/2021).

“Ini sesuai tatib DPRD yang berlaku saat ini. Seharusnya Pj wali kota dari awal memberikan penyampaian ke DPRD dengan surat melalui pimpinan dewan. Lalu, pimpinan dewan akan membicarakan dengan semua fraksi di DPRD setelah surat wali kota dijawab oleh pimpinan dewan,” jelas Sekretaris Golkar Makassar ini melanjutkan.

Olehnya itu, dia menyarankan kepada Pj Wali Kota Makassar, Rudy Djamaluddin, beserta Panitia Seleksi (Pansel) untuk membaca kembali dan memahami tata tertib (tatib) di DPRD Makassar.

Sebab, dalam mekanismenya juga, hasil lelang jabatan Sekwan DPRD Makassar nantinya juga harus disampaikan ke pimpinan DPRD Makassar.

“Pj Wali Kota selanjutnya mengirim tiga nama calon ke DPRD melalui pimpinan untuk mendapat persetujuan. Untuk selanjutnya dilantik dan diambil sumpahnya sebagai Sekwan,” tegas Wahab Tahir.

“Saya menolak calon sekwan yang melanggar tatib DPRD Kota Makassar.
Pj wali kota harus taat pada tatib DPRD soal penempatan sekwan DPRD di kota Makassar,” tutur dia berulang.

Terakhir Wahab Tahir bilang, harusnya Pj Wali Kota lebih fokus mengurus penanganan covid-19 di sisa masa jabatannya. Dan memulihkan kondisi perekonomian di masa pandemi saat ini.

“Pj wali kota jangan keburu nafsu melakukan lelang jabatan. Yang urgen saat ini penangan virus covid-19 di kota Makassar yang masih tinggi. Dan sektor ekonomi harus mendapatkan relaksasi, sehingga memacuh pertumbuhan untuk kesejahteraan rakyat,” tutupnya berpesan.

Diketahui, Pansel saat ini masih melakukan seleksi administrasi 17 pelamar lelang jabatan tersebut. Di antara para pelamar, ada empat yang melirik jabatan Sekwan DPRD Makassar.

Berikut nama-nama peserta lelang jabatan:

1. Mansyur Nuntung: DLH, Sekretaris DPRD, BKPSDM

2. Haeruddin SH: DLH, Sekretaris DPRD

3. Arsyal: BKPSDMD, Sekretaris DPRD

4. Syarifuddin: Dinas Pendidikan, Sekretaris DPRD

5. Andi Yurnita: DLH, Dinas PU, Dinas Penataan Ruang

6. Masri Tiro: BKPSDM, DLH, Dinas Penataan Ruang

7. Hasan Sulaiman: BKPSDMD, BPKAD, Dinas Pendidikan

8. Firnandar Sabara: Dinas Penataan Ruang, Pendidikan, Dinas Perikanan dan Pertanian

9. Ishak Iskandar: DLH, BPKA, Dinas Penataan Ruang

10. Andi Asminullah: DLH, Dinas Pendidikan

11. Sahwan Mulia Rahman: Dinas PU, Dinas Penataan Ruang

12. Andi Unru: DLH , Dinas Perikanan dan Pertanian

13. Nihaya: Dinas PU

14. Agus Djaja Said : BKPSDM, DLH, Dinas Perikanan dan Pertanian

15. Haeruddin ST : Dinas PU

16. Muh Iqbal Pareanto : BKPSDMD, DLH, Dinas PU

17. Khalid Musdalifah : Dinas PU, Dinas Penataan Ruang.

 Komentar

 Terbaru

Ditunjuk Sebagai Plt Gubernur Sulsel, Andi Sudirman: Innalillah
News28 Februari 2021 16:27
Ditunjuk Sebagai Plt Gubernur Sulsel, Andi Sudirman: Innalillah
Andi Sudirman ditunjuk untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur usai KPK menetapkan Nurdin Abdullah sebagai tersangka korupsi kasus suap....
Terkait Kasus Yang Menjerat NA, Ketua DPW PKB Sulsel Ikut Prihatin
News28 Februari 2021 14:49
Terkait Kasus Yang Menjerat NA, Ketua DPW PKB Sulsel Ikut Prihatin
PINRANG — Kasus dugaan korupsi suap proyek yang menjerat Gubernur Sulsel Prof HM Nurdin Abdullah (NA) menyita perhatian publik dalam dua hari te...
Pra Munas IX, LDII Gelar Webinar Peran Agama dalam Ketahanan Keluarga
News28 Februari 2021 11:39
Pra Munas IX, LDII Gelar Webinar Peran Agama dalam Ketahanan Keluarga
Direktur Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan Bappenas Amich Alhumami PhD menyampaikan materi agama dan pendidikan akhlak melalui kekuatan ketahanan kelu...
Selain dari Anggu, KPK Sebut Nurdin Abdullah Terima Rp3,4 M dari Kontraktor Lain
Hukum & Kriminal28 Februari 2021 10:09
Selain dari Anggu, KPK Sebut Nurdin Abdullah Terima Rp3,4 M dari Kontraktor Lain
Pada akhir tahun 2020, NA menerima uang sebesar Rp200 juta....