JAKARTA — Gagasan pembentukan provinsi baru selalu berangkat dari akar sejarah, kebutuhan objektif daerah, serta kesiapan sosial masyarakatnya. Dalam konteks Luwu dan Toraja, wacana penyatuan kedua wilayah ini dinilai memiliki dasar yang kuat karena tumbuh dari satu rumpun peradaban yang sama dan hubungan antardaerah yang telah terbangun sejak lama.
Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Demokrat, Irjen Pol (P) Drs Frederik Kalalembang, menegaskan bahwa penyatuan Luwu dan Toraja bukanlah gagasan emosional, melainkan pemikiran yang berangkat dari fakta sejarah dan realitas sosial di lapangan.
“Saya sependapat jika Luwu dan Toraja bersatu dalam satu provinsi. Ini bukan sekadar wacana pemekaran, tetapi upaya mengembalikan satu kesatuan wilayah yang sejak dulu memiliki ikatan kuat,” ujar Frederik yang juga merupakan Ketua Umum IKatan Keluarga Toraja Nusantara (IKaTNUS).
Baca Juga :
- Tersangka Dilimpahkan ke Kejari Toraja, Kasus Penipuan Tak Kunjung Hilang, Korban Berikutnya Siapa?
- Berkat Atensi Anggota DPR RI Frederik Kalalembang Buka Fakta Baru Lakalantas Morowali, Polisi Selidiki Tabrak Lari
- Penganiayaan Perempuan Asal Toraja di Denpasar Diproses Tipiring, Rasa Keadilan Dipertanyakan
Ia menjelaskan, dalam sejarah Sulawesi Selatan, Tana Toraja dikenal sebagai wilayah penyangga Kedatuan Luwu, kerajaan tertua di kawasan tersebut. Masyarakat Toraja yang disebut To Riaja atau orang gunung merupakan bagian penting dari struktur sosial dan sistem kekuasaan Luwu pada masa lalu.
“Toraja dan Luwu itu tidak bisa dipisahkan dari sisi sejarah. Toraja adalah bagian dari sistem peradaban Luwu sejak masa Kedatuan,” tegasnya.
Memiliki Kesamaan Akar Budaya
Kesamaan akar budaya menjadi penguat utama gagasan tersebut. Frederik menyebut Sureq La Galigo sebagai fondasi nilai dan mitologi yang sama-sama hidup di tengah masyarakat Luwu dan Toraja. Selain itu, keberadaan rumah adat Tongkonan di Bastem, Kabupaten Luwu, menjadi bukti nyata kesamaan struktur sosial dan budaya.
“La Galigo dan Tongkonan adalah bukti bahwa Luwu dan Toraja memiliki akar budaya yang sama, bukan dua kebudayaan yang terpisah,” terangnya.
Dari sisi sosial, hubungan kekerabatan lintas wilayah telah terjalin lama, khususnya di daerah perbatasan seperti Walenrang, Lamasi, Bastem, dan Masamba. Kedua wilayah juga memiliki sejarah perlawanan yang sama terhadap penjajahan Belanda.
“Ikatan keluarga antara masyarakat Luwu dan Toraja itu nyata dan masih hidup sampai sekarang. Ini modal sosial yang sangat kuat,” lanjut Frederik.
Ia juga menyoroti keterhubungan ekonomi tradisional antara wilayah pesisir Luwu dan dataran tinggi Toraja. Sejak dulu, kedua wilayah saling bergantung dalam pemenuhan kebutuhan hidup dan jalur perdagangan.
“Wilayah pegunungan dan daratan rendah itu saling melengkapi. Kalau disatukan dalam satu provinsi, kekuatan ekonominya justru akan lebih seimbang,” jelasnya.
Terkait wacana pemekaran wilayah, termasuk rencana pembentukan Kabupaten Toraja Barat di Tana Toraja dan Toraja Utara, Frederik menilai hal tersebut dapat tetap berjalan. Namun, ia menekankan bahwa persatuan Luwu–Toraja dalam satu provinsi akan memperkuat sinergi pembangunan antardaerah.
“Pemekaran boleh jalan, tetapi visi besarnya tetap persatuan. Provinsi Luwu–Toraja akan menjadi ruang bersama bagi wilayah pegunungan dan pesisir untuk tumbuh saling mendukung,” pungkasnya. (*)
Komentar