MAKASSAR – Alokasi dana untuk tenaga kontrak di Kota Makassar dipangkas Walikota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto. Alasannya karena melakukan rasionalisasi anggaran diseluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Tak tanggung-tanggung, anggaran tenaga kontrak Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar dipangkas Rp170 miliar. Berdasarkan data yang dihimpun, Pemkot Makassar mengalokasikan Rp520 miliar untuk gaji 8.200 tenaga kontrak tahun ini.
“Bayangkan uang kita untuk gaji tenaga kontrak saja sebesar Rp520 miliar setiap tahun. Besar sekali, ini yang kita pangkas Rp170 miliar,” ujar Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Makassar, Siswanta Andi Attas.
Baca Juga :
Kebijakan ini, sambung mantan Kepala Dinas Perpustakaan itu, sejalan dengan pengurangan jumlah tenaga kontrak di setiap OPD yang dicanangkan Walikota Makassar.
“Atas perintah pak walikota, tenaga kontrak yang ada itu kami kurangi,” tegasnya.
Siswanta menjelaskan, pengurangan tenaga kontrak ini menyasar mereka yang dinilai tidak produktif lagi. Misalnya saja, tenaga kontrak yang datang hanya modal absensi tanpa ada kinerja yang diperlihatkan.
“Pengurangan tenaga kontrak rekomendasi dari Kepala OPD masing-masing. Karena mereka yang tahu kebutuhan dan siapa yang memang tidak produktif,” ungkapnya.
Kata Siswanta, pengurangan tenaga kontrak ini baru akan dilakukan setelah ada Kepala OPD definitif. Semua kebijakan ini dilaksanakan secara serentak sehingga tidak ada lagi kesan kontrak fiktif.
“Kepala OPD nantinya yang akan dibantu oleh stafnya mendata. Yang pasti, ada pengurangan,” jelasnya.
Dijelaskan Siswanta, keberadaan tenaga kontrak ini dinilai memberatkan APBD Kota Makassar. Terlebih, mereka yang telah diberi amanah sebagai tenaga kontrak lantas kinerja yang dilakukan minim.
“Makin banyak dikurangi makin bagus karena membebani APBD. Ini khusus mereka yang dianggap tidak produktif karena adaji tawwa yang bagus sekali kerjanya tenaga kontrak,” ungkapnya.
Terpisah, Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto menyoroti membludaknya tenaga kontrak di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar. Jumlahnya mencapai 11 ribu orang, padahal menurut dia kebutuhan pemerintah kota hanya berkisar di angka 8 ribu orang.
Danny berencana akan menata kembali tenaga kontrak Pemkot Makassar. Semua dimulai dari nol. Apalagi sekarang ini muncul wacana banyak tenaga kontrak fiktif yang beredar di Pemkot Makassar.
“Tenaga kontrak saya akan tes kembali, semua mulai dari nol kita susun. Tenaga kontrak lama ataupun baru,” tegas Danny.
Kata Danny, dirinya juga akan memberikan reward kepada tenaga kontrak terbaik. Tujuannya untuk memotivasi tenaga kontrak agar bisa tetap bekerja maksimal.
“Jadi nanti ada tenaga kontrak terbaik bulan ini, begitu juga dengan OPD. Mereka yang berkinerja bagus kita beri tunjangan,” ujar dia. (*)
Komentar