MAKASSAR — Hingga kini, masalah pak ogah atau pengatur jalan tidak resmi masih jadi polemik di Kota Makassar.
Penindakan dinilai belum cukup. Perlu edukasi dan pembukaan lapangan kerja menjadi solusi Dewan di DPRD Makassar.
Menurut Anggota DPRD Makassar Wahab Tahir bahwa keberadaan pak ogah di jalanan tidak bisa dilepas dari masalah ekonomi.
Baca Juga :
Karena itu, katanya, penyelesaiannya tak boleh hanya sebatas penindakan saja. Harus dibarengi dengan pemberian solusi.
“Harus dilakukan pendataan dulu. Diedukasi dan ini berikan pelatihan bagaimana membuka peluang usaha. Ini agar terbuka wawasannya bahwa dunia ini tak sempit,” ucap Abd Wahab Tahir, Minggu (18/4/2021).
Untuk mengantisipasi masalah pak ogah, Wahab pun mengaku mengaku telah berkoordinasi dan menyerukan ke Dinas Sosial Makassar agar tahun ini memaksimalkan anggaran yang ada untuk berbenah. Mulai dari melakukan pendataan dan juga utamanya menata lingkungan dinasnya sendiri.
Selain itu, kata Ketua Fraksi Golkar ini, yang terpenting adalah peran serta dari Dinas Perhubungan (Dishub). Harus kerja. Kalau memang di lokasi itu rawan kemacetan.
“Persoalan pak ogah ini tak bisa diselesaikan oleh satu dinas saja. Harus ada keterlibatan Dishub dalam menata di titik mana saja rawan kemacetan atau tempat berkumpul pak ogah,” tutur Wahab.(*)
Komentar