JAKARTA – Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman D Hadad mengatakan, fenomena kedekatan layanan keuangan dengan masyarakat dinilai bisa mengentaskan kemiskinan. Di hampir setiap negara terdapat fenomena tersebut, hal ini juga sejalan dengan keinginan pemerintah dalam menyejahterakan rakyat, salah satunya yaitu dengan cara mendekatkan jarak antara layanan keuangan dengan masyarakat.
Muliaman menceritakan pengalamannya beberapa waktu lalu, saat dirinya ke Washington DC untuk melakukan pertemuan tahunan IMF dan bank dunia. Menurutnya, ternyata tema yang dibicarakan juga tidak jauh berbeda, yaitu tentang bagaimana mendorong industri keuangan menjadi inklusif, bukan eksklusif.
“Sebab kedekatan terhadap pembiayaan tersebut tidak lepas dari fasilitas pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya,” Muliaman D Hadad di Hotel JS Luwasa, Kuningan, Jakarta, Kamis, (20/10/2016).
Baca Juga :
Ia menambahkan, selama ini OJK terlibat banyak dalam mengkomunikasikan tax amnesty. Dirinya termasuk yang ikut selalu keliling kota di Indonesia, bahkan di ajak ke luar negeri untuk mengkomunikasikan tentang manfaat dan bagaimana dampaknya sendiri bagi industri jasa keuangan dan masyarakatnya sendiri.
Menurutnya, ini merupakan tugas dan cita-cita pemerintah yang sangat bersinggungan dengan tugas-tugas OJK. Oleh sebab itu, OJK selalu intens, bagaimana mendekatkan layanan keuangan tersebut.
Ia menyebutkan, jika ada jarak yang jauh antara modal itu akan susah, tapi jika jaraknya dekat orang-orang bisa berusaha. Sehingga ketika seseorang bisa berusaha tentu dia akan terhindar dari kemiskinan.
Oleh karena itu akses keuangan dan terbukanya layanan keuangan yang luas harus terus digalakan. Khususnya di desa-desa, dan di pulau-pulau terpencil. Serta di daerah Indonesia bagian timur, itu bisa lebih diprioritaskan.
“Kampanye ini harus terus dilakukan, sebab belakangan ini pendekatan industri jasa keuangan kepada masyarakat sudah harus bisa merata ke seluruh lapisan, bukan hanya orang-orang terentu,” tambahnya. (*)
Komentar