MAKASSAR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel terus mengoptimalkan peningkatan sumber pendapatan daerah. Yang juga bersumber dari pengelolaan aset.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan dilibatkan untuk menertibkan aset milik negara atau pemerintah provinsi.
Hal itu dikemukakan Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulsel, Abdul Hayat Gani usai rapat rapat koordinasi Monitoring Control for Prevention (MCP) 2021 Satgas KPK wilayah Sulsel via virtual di Makassar, Kamis (21/02/2021).
Baca Juga :
“Optimalisasi aset dilakukan agar aset-aset tersebut tidak tidur, dan bisa jadi sumber pendapatan,” tuturnya dalam keterangan resminya.
Tidak hanya Pemprov Sulsel saja, Abdul Hayat pun berharap kepada pemerintah kota/kabupaten lainnya untuk melakukan optimalisasi aset. Dengan mengawal dan menyelamatkan aset demi kepentingan rakyat.
“Gubernur selalu berharap agar ke depan pajak kendaraan bermotor tidak menjadi satu-satunya sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD),” pungkasnya.
Selain itu, Abdul Hayat juga menekankan bagaimana cara mengatur pengadaan barang dan jasa. Termasuk soal perencanaan dan penganggaran APBD. Serta tata kelola dana desa, kapabilitas APIP yang harus dipastikan.
“Karena memang ujung tombaknya ini adalah Inspektorat. Kemudian, pelayanan terpadu satu pintu, dan optimalisasi pendapatan daerah,” pungkasnya.
“Inilah yang menjadi fokus yang diprogramkan oleh MCP, yang merupakan alat kontrol nantinya untuk memudahkan pengawasan kita semua,” lanjut dia.
Abdul Hayat menambahkan, Pemprov Sulsel juga berupaya memperkuat manajemen dan budaya kerja Aparatur Sipil Negara (ASN). (*)
Komentar