MAKASSAR – Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Direkrorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Syaiful menyambangi Kantor Gubernur Sulsel di Makassar, Senin kemarin (22/02/2021).
Syaiful banyak mendiskusikan hal bersama Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah. Juga sekaitannya dengan jabatan yang baru diembannya menggantikan pejabat sebelumnya, Sudarmanto.
“Pertama sebagai warga baru, sebagai tamu orang timur izin masuk. Jadi kalau kita datang, Harus nampak muka/pulang harus nampak punggung,” kata Syaiful melalui keterangannya dengan pantun Riau.
Baca Juga :
Menurutnya, pertemuan ini bersama Gubernur Sulsel penting dilakukan di awal tahun.
Sebab kata dia, dibutuhkan dukungan pimpinan wilayah dalam hal tata kelola anggaran. Termasuk soal tata kelola alokasi dana transfer dan dana desa.
“Ini dalam rangka menumbuhkembangkan ekonomi desa dan mendukung program percepat pemulihan ekonomi,” tutur Syaiful.
Selain itu, Gubernur juga disebut harus memberikan dukungan terhadap pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang terkena dampak covid-19 di masa pandemi saat ini.
Gubernur kata Syaiful, penting mencari sumber pembiayaan baru bagi UMKM. Dia menawarkan, badan layanan umum pusat investasi pemerintah yang berada di bawah naungan DJPb.
“Saya sampaikan ke beliau (gubernur), kita bisa support untuk dilakukan pembiayaan. Mungkin melalui koperasi yang bisa kita bentuk di Sulawesi Selatan,” tuturnya.
Di lain sisi, Syaiful menekankan ke Gubernur Sulsel untuk mendukung pelaksanaan vaksinasi covid-19 tahap ketiga bagi penyelenggara layanan publik, khususnya di sektor pemerintahan. Termasuk di Kanwil DJPb Sulsel.
“Hal-hal itu tadi yang kita diskusikan dengan beliau. Sehingga beliau mendukung penuh upaya awal ini. Sehingga tata kelola keuangan itu betul-betul bisa berjalan dengan baik gitu,” ungkapnya.
Tidak hanya itu saja, Syaiful juga berharap agar kendala penerimaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi masyarakat terdampak covid-19 bisa teratasi.
“Apalagi ketika kita bicara data, kadang turun naik. Kalau ngak fix penentuan jumlahnya bisa jadi hambatan,” tutupnya. (*)
Komentar