PANGKEP – Gerakan Mahasiswa Garda Nusantara (GEMA GN) Pangkep menyoroti kondisi sejumlah sekolah di Kecamatan Liukang Kalmas yang mengalami kerusakan parah. Mereka menilai Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pangkep kurang memberikan perhatian serius terhadap fasilitas pendidikan yang kian memprihatinkan.
Ketua GEMA GN Pangkep, Ardan Aidin, mempertanyakan transparansi pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Menurutnya, meskipun dana tersebut tidak diperuntukkan bagi rehabilitasi besar, tetap bisa dimanfaatkan untuk perawatan ringan guna menjaga kelayakan sekolah.
“Meskipun dana BOS tidak bisa dipakai untuk renovasi besar, seharusnya masih bisa digunakan untuk perawatan kecil. Kenyataannya, banyak sekolah yang dibiarkan rusak tanpa ada perbaikan. Ini menjadi pertanyaan besar, ke mana anggaran itu dialokasikan?” ujar Ardan.
Baca Juga :
Ia juga mengungkapkan adanya dugaan kejanggalan dalam pengelolaan dana BOS di Pangkep. “Kami menduga ada ketidakwajaran dalam penggunaan dana ini. Jika dikelola dengan baik, seharusnya tidak ada sekolah yang terbengkalai. Wajar jika kami mempertanyakan pengawasan Inspektorat dan Dinas Pendidikan,” tegasnya.
DPRD: Mahasiswa Harus Dilibatkan dalam Pengawasan
Menanggapi persoalan ini, anggota Komisi I DPRD Pangkep, Muhammad Ramli, dalam rapat dengar pendapat bersama mahasiswa di Kantor DPRD, menegaskan bahwa pengawasan terhadap dana BOS harus lebih ketat dan transparan. Ia mengusulkan agar mahasiswa turut dilibatkan dalam pemantauan penggunaan anggaran tersebut.
“Saya sarankan Inspektorat dan Dinas Pendidikan melibatkan mahasiswa dalam pengawasan dana BOS. Jika ada indikasi penyimpangan, segera laporkan agar bisa ditindaklanjuti,” ujar Ramli.
Lebih lanjut, ia mengkritisi penggunaan dana BOS yang dinilai kurang tepat sasaran. Salah satu contoh yang disoroti adalah anggaran yang kerap digunakan untuk kegiatan seremonial, seperti bimbingan teknis (bimtek) di hotel.
“Beberapa kepala sekolah mengeluhkan hal ini. Kegiatan bimtek di hotel menggunakan dana BOS, padahal seharusnya anggaran tersebut bisa dialokasikan untuk keperluan yang lebih prioritas, seperti perbaikan fasilitas sekolah,” tegas legislator dari daerah pemilihan (Dapil) Pulau itu. (*)
Komentar