Logo Lintasterkini

Dewan Dukung Pembatasan Jam Malam di Makassar, Jika Perlu Diperpanjang

Budi S
Budi S

Rabu, 23 Desember 2020 21:02

Ilustrasi/Istimewa
Ilustrasi/Istimewa

MAKASSAR – Penjabat (Pj) Wali Kota Makassar, Rudy Djamaluddin membuat kebijakan. Mengeluarkan surat edaran soal pencegahan dan pengendalian penyebaran virus corona atau Covid-19.

Aktifitas warga Makassar dibatasi di malam hari. Itu berlaku mulai Kamis 24 Desember 2020 hingga 3 Januari 2021 mendatang.

Sesuai dengan surat edaran Nomor: 003.02/431/S.Edar/Kesbangpol/XII/2020, jam malam itu berlaku di tempat-tempat umum dan pusat perbelanjaan. Misalnya, cafe, mal, warkop dan Anjungan Pantai Losari. Jam operasionalnya hingga pukul 19.00 WITA.

Langkah itu mendapat dukungan dari Ketua Komisi D DPRD Makassar, Abd Wahab Tahir. Menurutnya, upaya tersebut atas nama kemanusiaan.

“Saya sangat setuju dan mendukung surat edaran tersebut atas nama kemanusiaan. Dan demi menyelamatkan jiwa rakyat kota Makassar dari Covid-19,” tuturnya via telepon seluler, Rabu (23/12/20202).

Bahkan, politisi senior Partai Golkar ini meminta waktu pembatasan itu diperpanjang. Itu jika wabah penularan Covid-19 meningkat.

“(Pembatasan) itu memang sifatnya sementara. Tapi, kita akan lihat wabahnya. Kalau tetap naik, kita (DPRD) akan minta diperpanjang (waktu),” tandas Wahab Tahir.

Untuk diketahui, jumlah kasus Covid-19 di Sulsel per tanggal 23 Desember sudah mencapai 524. Meninggal dunia, 1 kasus. Dan angka kesembuhan mencapai 606 kasus.

Di Makassar sendiri, Covid-19 telah menular hingga ke keluarga pejabat. Kasatpol PP Makassar, Iman Hud bersama istri juga terpapar. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Andi Bukti Djufrie dan Kepala Dinas Pariwisata, Rusmayani Madjid juga positif corona.

Nama beken lainnya yang ikut terpapar, seperti mantan Wakil Gubernur Sulsel, Agus Arifin Nu’mang. Mantan Wali Kota Makassar, Ilham Arief Sirajuddin dan mantan Wakil Wali Kota Makassar, Syamsu Rizal.

Pj Wali Koa Makassar, Rudy Djamaluddin pun meminta agar masyarakat Makassar mematahui surat edaran itu. Dan meminta kepada Lurah dan Camat untuk lebih massif bersosialisasi dan mengedukasi masyarakat.

“Kita prihatin melihat naiknya angka yang yang terpapar Covid-19 sejak tiga minggu terakhir. Selain karena efek Pilkada, juga diakibatkan aktivitas ekonomi masyarakat yang terus meningkat, namun tidak dibarengi dengan pelaksanaan protokol kesehatan yang ketat,” paparnya.

Dia menambahkan, bagi masyarakat yang melanggar surat edaran itu akan mendapatkan sanksi administratif hingga sanksi pidana.

 Komentar

 Terbaru

Hari Pertama Masuk Kantor, Kajari Pinrang Disambut Aksi Unras
Peristiwa01 Maret 2021 17:26
Hari Pertama Masuk Kantor, Kajari Pinrang Disambut Aksi Unras
PINRANG — Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Pemerhati (AMP) Pinrang menggelar aksi Unjuk Rasa (Unras) ke Kantor Kejaksaa...
Danny Pomanto Ganti Pelaksana Tugas di 15 OPD
Pemerintahan01 Maret 2021 15:28
Danny Pomanto Ganti Pelaksana Tugas di 15 OPD
Pergantian itu dilakukan karena sudah pada waktunya. Masa jabatan pelaksana tugas yang sebelumnya menjabat sudah berakhir....
Hari Pertama Berkantor, Danny Bersua Mendagri di HUT Damkar ke-102
News01 Maret 2021 13:51
Hari Pertama Berkantor, Danny Bersua Mendagri di HUT Damkar ke-102
Peringatan HUT Damkar kali ini, digelar virtual secara nasional. Dibuka langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian....
Kasus Suap NA, Peneliti Pukat UPA: KPK Harus Panggil Rudy Djamaluddin
Hukum & Kriminal01 Maret 2021 12:47
Kasus Suap NA, Peneliti Pukat UPA: KPK Harus Panggil Rudy Djamaluddin
Kasus Profesor Andalan ini adalah kali pertama terjadi di sepanjang sejarah di Sulsel....