JAKARTA– Menyikapi dinamika politik nasional yang dipengaruhi oleh Pilkada Serentak 2024 dan peralihan kepemimpinan nasional, DPP Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas). Acara ini berlangsung di Grand Ballroom Minhajurrosyidin, Jakarta, pada 20-22 September 2024.
Ketua DPW LDII Sulawesi Selatan, Asdar Mattiro, SSos, MIKom, menyatakan bahwa Sulsel mengirim tiga pengurus untuk menghadiri Rakornas DPP LDII tersebut. “Kami hadir sebagai perwakilan DPW LDII Sulawesi Selatan, yaitu saya sendiri selaku Ketua, Sekretaris Dr. Muammar Asykur, MPd, dan Wakil Ketua Bidang OKK, Prof. Dr. Sukardi Weda. Kami mengikuti rangkaian Rakornas ini dari awal hingga akhir,” jelas Asdar di sela-sela kegiatan tersebut, Minggu (22/9/2024).
Asdar menambahkan bahwa dalam Rakornas ini, pihaknya memperoleh banyak informasi yang penting untuk kelancaran tugas pokok dan fungsi pengurus organisasi. “Rakornas ini memberikan banyak penjelasan terkait kebijakan-kebijakan organisasi dan bagaimana LDII dapat bergerak lebih dinamis di lapangan. Ini dalam rangka meningkatkan karya, kontribusi, serta komunikasi LDII kepada bangsa,” kata Asdar.
Baca Juga :
Asdar juga menekankan pentingnya menyampaikan ilmu yang diperoleh dalam Rakornas kepada pengurus LDII di tingkat kabupaten/kota. “Sehingga pengurus DPD bisa memahami bagaimana menjalankan organisasi secara profesional dan lebih semangat dalam menghadapi tugas-tugas organisasi,” lanjutnya.
Dia berharap Rakornas ini dapat diadakan lebih sering, minimal sekali dalam empat bulan. “LDII merupakan organisasi besar yang mandiri dan profesional. Oleh karena itu, karya, komunikasi, dan kontribusinya harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” tegas Asdar.
Sementara itu, Ketua Umum DPP LDII, Ir. KH. Chriswanto Santoso, mengatakan pentingnya menjalin komunikasi yang intens dengan pengurus harian DPW LDII dari 37 provinsi di Indonesia. “Rakornas ini bertujuan agar kebijakan dan berbagai program DPP LDII dapat diterapkan oleh pengurus di tingkat provinsi hingga kecamatan dan kelurahan,” ujar KH Chriswanto.
Dia juga berharap agar pemahaman antara LDII di tingkat provinsi dengan DPP LDII tidak terdapat kesenjangan yang terlalu besar. “Rakornas ini adalah kesempatan untuk mengonsolidasikan diri, mengevaluasi kinerja, dan menghadapi tantangan ke depan, termasuk Pilkada,” jelasnya.
Menurut KH Chriswanto, kesenjangan informasi antara DPP LDII dengan pengurus di daerah-daerah dapat menghambat perkembangan organisasi, terutama dalam menghadapi lingkungan strategis yang terus berubah. “Negara sedang bersiap menghadapi peralihan kepemimpinan nasional, begitu juga di tingkat daerah dengan adanya Pilkada Serentak. Kami ingin LDII bersama elemen bangsa lainnya membantu pemerintah agar transisi kepemimpinan berjalan lancar tanpa gejolak,” jelasnya.
Sebagai bagian dari elemen bangsa, LDII memiliki tanggung jawab untuk menjaga kondusivitas, keamanan, dan ketertiban di semua tingkatan, baik nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota. “Kami mengingatkan pengurus dan warga LDII agar tidak menjadikan rumah ibadah sebagai tempat kampanye. Hal ini harus disosialisasikan kepada semua pihak terkait,” tambah KH Chriswanto.
Meskipun Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) telah mengingatkan larangan kampanye di rumah ibadah, KH Chriswanto menegaskan bahwa LDII perlu terus mengingatkan para pengurus agar tidak melanggar aturan Pemilu. Selain itu, fokus perhatian DPP LDII dalam Rakornas kali ini adalah mengenai komunikasi yang baik dalam menyelesaikan masalah kebangsaan.
Menurut KH Chriswanto, solusi terbaik dalam menyikapi masalah kebangsaan adalah dengan mempererat silaturahmi, bukan melalui perdebatan di media sosial atau media massa. “Silaturahmi adalah budaya bangsa sekaligus ibadah yang dapat merekatkan persaudaraan dan menyelesaikan hambatan komunikasi. Dengan komunikasi yang baik, kebijakan bisa diterima masyarakat dan penentu kebijakan dapat memahami respons masyarakat dengan tepat,” terangnya.
KH Chriswanto juga mendorong pengurus LDII di berbagai tingkatan untuk meningkatkan komunikasi dengan pemangku kepentingan. Menurutnya, komunikasi tidak harus bersifat formal dan mahal. “Diplomasi kopi atau ‘ngopi’ bisa menjadi cara yang efektif untuk menciptakan suasana yang lebih cair,” ujarnya.
Sebagai contoh, KH Chriswanto mengadakan acara “Angkringan NKRI” sebelum Rakornas dimulai. Dalam acara tersebut, ia berperan sebagai barista, menyajikan kopi kepada 37 ketua DPW LDII tingkat provinsi. Dari kegiatan “ngopi” tersebut, berbagai persoalan dapat dibahas dan diselesaikan secara santai. (*)
Komentar