Logo Lintasterkini

Apiaty Sosialisasikan Perda Penyusunan Produk Hukum Daerah

Muh Syukri
Muh Syukri

Minggu, 27 Februari 2022 21:58

Legislator Golkar Makassar, Apiaty K Amin Syam sosialisasikan Perda Penyusunan Produk Hukum, di Hotel Aston
Legislator Golkar Makassar, Apiaty K Amin Syam sosialisasikan Perda Penyusunan Produk Hukum, di Hotel Aston

MAKASSAR – Anggota DPRD Kota Makassar, Apiaty K. Amin Syam kembali menemui konstituen. Kali ini, dengan menggelar sosialisasi peraturan daerah (Perda) nomor 4 tahun 2020 tentang Penyusunan Produk Hukum Daerah, di Hotel Aston, Minggu (27/2/2022).

Kata dia, regulasi ini nantinya menjadi acuan dari pembuatan aturan di Kota Makassar. Mulai produk hukum Peraturan Daerah, Peraturan Walikota (Perwali) bahkan sampai Keputusan Walikota.

“Kita minta peserta bisa memahami sehingga ikut menyebarluaskan Perda nomor 4 tahun 2020 ini ke lingkungan masing-masing,” tukas Apiaty.

Dia menambahkan, masyarakat yang menemukan masalah dan berdampak pada khalayak bisa menyampaikan atau mengadukan ke DPRD. Selanjutnya, laporan itu akan ditindaklanjuti dengan memanggil pihak terkait untuk segera dituntaskan.

“Masyarakat jangan kuatir, apalagi warga di dapil saya kalau ada bangunan yang melanggar bisa dilaporkan ke kami sebagai wakil rakyat. Karena saya wajib untuk melindungi konstituen saya,” jelasnya.

Terpisah, Narasumber Kegiatan, Andi Muin Fahma mengatakan, pembentukan produk hukum diperlukan untuk menunjang terwujudunya produk hukum daerah secara sistematis dan koordinasi.

“Kalau ada orang mau bikin apa yang mereka pikir maka kacau negeri ini. Sehingga, saya menilai sekarang ini darurat peraturan menteri. Misalnya, permen tentang kekerasan seksual dikampus kecuali ada persetujuan. Berarti ini dihalalkan,” papar Andi Muin Fahma.

Guru besar bidang hukum ini menyampaikan, sistematika atau langkah-langkah pembentukan Perda. Pertama, ada prilaku bermasalah ditengah masyarakat. Sehingga, pemerintah dan DPRD wajib mengetahui sebab musabab yang nantinya menjadi gagasan terwujudnya rancangan peraturan daerah.

“Syarat pembentukan perda itu karena ada prilaku bermasalah. Apakah pemerintahnya ataukah masyarakatnya. Setelah itu, ada hasil penelitian dan muncul hipotesa kemudian itu dibahas di DPRD,” jelasnya.

Sementara, Narasumber Kegiatan, Abd. Rahman mengatakan, perda yang ditetapkan 4 Desember 2020 ini menjadi acuan pembuatan produk hukum daerah. Harapannya, peserta bisa memahami regulasi ini lalu menyampaikan ke lingkungan masing-masing.

“Perda ini, dia punya ending. Semua produk hukum, itu rujukannya di regulasi ini. Jadi, kedudukannya perda tentang Penyusunan Produk Hukum Daerah diatasnya perda lain,” paparnya. (*)

 Komentar

 Terbaru

News25 September 2022 20:04
Yasir Machmud: Anggaran KONI Sulsel Sesuai Peruntukannya
MAKASSAR – Sebanyak Rp 5 Milyar anggaran KONI Sulsel untuk tahun 2022 yang dipertanyakan oleh anggota DPRD Sulsel, ditanggapi oleh Yasir Machmud...
Hukum & Kriminal25 September 2022 17:12
Bekuk Pengedar Narkoba Asal Sidrap, Polisi Nyamar Jadi Pembeli
SIDRAP – Aparat kepolisian berhasil menangkap seorang pengedar narkoba asal Sidrap, Sulawesi Selatan (Sulsel), berinisial AM alias Bidin (52). P...
Wisata dan Budaya25 September 2022 16:39
Sunset Keren di Pantai Indah Bosowa yang Eksotik
MAKASSAR – Pantai Indah Bosowa selalu memberikan keindahan yang eksotik. Apalagi pada sore hari kalian bisa sunset keren di tempat ini. Suasana ...
News25 September 2022 13:29
Satpolair Polres Bontang Amankan Pria Asal Barru Serta 30 Kg Daging Penyu
BONTANG – Aparat Satpolair Polres Bontang menangkap pelaku perburuan penyu dilindungi berinisial R (50), Jumat (23/9/2022). Dari tangan pria asa...