Logo Lintasterkini

Rektor Rangkap Jabatan Komisaris PT Vale, Statuta Unhas Melarang, MWA dan Mendikbud Restui

Andi Nur Isman
Andi Nur Isman

Rabu, 30 Juni 2021 10:55

Rektor Unhas Dwia Aries Tina Pulubuhu
Rektor Unhas Dwia Aries Tina Pulubuhu

MAKASSAR — Rangkap jabatan rektor kini menjadi sorotan. Selain di Universitas Indonesia (UI), hal serupa juga terjadi di Universitas Hasanuddin (Unhas).

Rektor Unhas Dwia Aries Tina Pulubuhu menjabat sebagai Komisaris Independen PT Vale. Sebuah perusahan tambang dan pengolahan nikel terintegrasi yang beroperasi di Blok Sorowako, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan.

Jabatan tersebut ia emban sejak September 2020 lalu. Artinya sudah berjalan kurang lebih delapan bulan.

Merujuk PP 53 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Hasanuddin, BAB IV Sistem Pengelolaan Pasal 27 Poin 4, disebutkan jika rektor dilarang merangkap jabatan.

Mulai dari organ lain di lingkungan Unhas, badan hukum pendidikan dan perguruan tinggi lain, lembaga pemerintah pusat atau daerah, badan usaha di dalam maupun luar Unhas, serta institusi lain yang dapat menimbulkan pertentangan kepentingan dengan kepentingan Unhas.

Kasubdit Humas Unhas, Ishaq Rahman mengatakan perlu interpretasi dalam memahami aturan. Menurutnya definisi rangkap jabatan harusnya dioperasionalisasikan dengan cermat.

“Apakah komisaris termasuk dalam kategori jabatan yg disebutkan disitu?” kata dia kepada awak media, dikutip Lintasterkini.com, Rabu (30/6/2021).

Ishaq menyebut komisaris melakukan fungsi pengawasan. Bukan sebagau fungsi eksekutif. Makanya, jabatan komisaris dianggap tidak termasuk dalam larangan rangkap jabatan.

“Dalam PP Nomor 6 Tahun 1974 Pasal 3 Ayat 2 disebutkan bahwa untuk jabatan pengawasan itu dibolehkan,” ujarnya.

Selain itu, lanjutnya, Unhas sebagai Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) tentu melibatkan peran Majelis Wali Amanah (MWA). Juga disebut ada peran Kemendikbud dan Kemenpan RB

“MWA dan Mendikbud mengijinkan. Dan Menpan RB tidak melarang,” aku Ishaq.

Ishaq menambahkan, kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka juga menjadi salah satu penguat untuk mendorong kolaborasi lintas sektoral.

“Mas Menteri sekarang mendorong kebijakan Merdeba Belajar Kampus Merdeka. Kolaborasi kampus dan industri serta dunia usaha menjadi keharusan,” tukasnya.(*)

 Komentar

 Terbaru

Hukum & Kriminal25 Juli 2021 16:24
Kenalan Lewat Game Online, Pemuda Sidrap Setubuhi dan Bawa Lari Gadis di Bawah Umur
MAKASSAR– Unit Jatanras Kepolisian Resor Kota Besar Makassar berhasil mengamankan seorang pemuda yang melarikan anak di bawah umur. Pelaku adala...
News25 Juli 2021 13:27
Besok, Makassar Sudah Terapkan PPKM Level IV, Apa Saja yang Dibatasi?
Dalam rapat tersebut terungkap penerapan PPKM level IV juga akan diberlakukan di Sulawesi Selatan ( Sulsel ). Untuk di Makassar, pemberlakuan dilaksan...
News25 Juli 2021 13:04
Si Jago Merah Hanguskan Tempat Laundry di Makassar, 11 Damkar Diterjunkan
MAKASSAR– Si jago merah kembali mengamuk dan menghanguskan sebuah rumah warga di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Ahad (25/7/2021) sekitar pukul...
News24 Juli 2021 22:14
Tercatat! Utang Indonesia Sudah Mencapai Rp6.554 Triliun Pada Juni 2021
JAKARTA– Kementerian Keuangan mencatat posisi utang pemerintah sampai akhir Juni 2021 sebesar Rp 6.554,56 triliun. Angka tersebut 41,35 persen ...