MAKASSAR — Tenaga kesehatan (nakes) mengeluh lantaran tak mendapat Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). DPRD Makassar coba perjuangkan.
Ketua Komisi D DPRD Makassar, Wahab Tahir menilai keluhan tenaga kesehatan menuntut TPP masih manusiawi. Sebab mereka memiliki beban kerja yang cukup berat sehingga wajar jika merasa diperlakukan tidak adil.
“Mereka merasa tidak adil karena golongan dua TPP itu terima Rp2,8 juta, sedangkan jasa medik cuma Rp500 ribu. Tidak masuk akal,” kata dia, Rabu (31/3/2021).
Baca Juga :
Wahab berjanji akan menjembatani persoalan ini. Jika tak ada kendala, dia kembali ingin melakukan rapat kecil dengan melibatkan semua pihak. Baik Dinkes Makassar, maupun tenaga kesehatan yang ada di pulau ataupun di daratan.
“Insyaallah satu atau dua minggu ke depan kami akan buat diskusi kecil melibatkan mereka menghitung berapa kebutuhannya,” ujar dia.
Kendati demikian, Wahab menuntut ada jaminan peningkatan kualitas layanan yang lebih baik di PKM. Jangan sampai, kata dia, tenaga kesehatan sudah mendapat insentif lebih lantas pelayanan masih dibawah rata-rata.
“Jangan kemudian mereka menuntut insentif lebih tapi kualitas layanan mereka di bawah standar,” tegas dia.
Dia juga akan memeriksa regulasi yang ada. Sebab dikhawatirkan, pemberian TPP bagi tenaga kesehatan berdampak pada temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Sehingga Wahab juga meminta Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Makassar untuk membuat simulasi besaran kebutuhan anggaran jika tenaga kesehatan mendapat TPP.
“Buat apa mereka menikmati insentif mahal-mahal tapi berpotensi temuan. Semua kita pertimbangkan,” tutur dia.
Hal ini, kata Wahab, merespons tuntutan para nakes yang hadir pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Kantor DPRD Makassar, Selasa (30/3/2021).(*)
Komentar