MAKASSAR — Serapan anggaran Pemkot Makassar hingga akhir Mei 2021 masih rendah. Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto mengakui hal tersebut.
Danny—sapaan Moh Ramdhan Pomanto mengatakan kondisi penyerapan anggaran yang rendah biasa terjadi karena masih dalam momen transisi pemerintahan.
Selain itu, sikap instansi yang bersangkutan. Masih ada beberapa OPD yang belum maksimal dalam membelanjakan anggarannya.
Baca Juga :
“Khusus untuk belanja, semua untuk Makassar Recover segera dibelanjakan. Ini sudah ada payung hukumnya,” ujarnya.
Danny menekankan kepada semua perangkat daerah untuk melakukan percepatan. Sebab, hal ini juga bisa menjadi salah satu bahan evaluasi.
“Ini Dinkes saya lihat rendah juga, saya menjunjung tinggi transparansi, belanjakan cepat itu,” sebutnya.
Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Makassar mencatat rendahnya serapan anggaran tersebut terjadi di 30 organisasi perangkat daerah (OPD). Masih di bawah 6 persen.
Berdasarkan data yang dihimpun, total serapan anggaran baru sekitar Rp303 milyar lebih atau 6,49 persen dari total APBD sebesar Rp4,677 triliun. Sedangkan untuk fisik 8,47 persen.
Realisasi serapan anggaran tertinggi yaitu Satpol PP dengan realisasi keuangan 18,07 persen dan fisik 18,07 persen.
Sementara secara umum ada 30 pengguna anggaran dengan daya serap terendah. Yang paling rendah Dinas Pertanahan dengan serapan baru 0,13 persen dan fisik satu persen.
Disisi lain ada 4 instansi yang belum melaporkan, diantaranya bagian administrasi pembangunan, bagian ortala, bagian protokol dan bagian kesejahteraan rakyat.(*)
Komentar