BONE — Kementerian Pertahanan (Kemenhan-RI) menggelar kegiatan Roadshow di Kabupaten Bone, Selasa (9/4/2019) kemarin. Kegiatan yang dilaksanakan di Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone tersebut mengangkat tema terkait Kesiapan Sumber Daya Pertahanan di
Provinsi Sulawesi Selatan.
Direktur Jenderal (Dirjen) Potensi Pertahanan Kemenhan-RI, Bondan Tiara Sofyan dalam sambutannya yang dibacakan Direktur Komponen Cadangan Ditjen Pothan Kemenhan-RI, Brigjen TNI Untung Waluyo mengatakan, kegiatan ini bertujuan untuk memberikan Pemahaman Substansi terkait RUU Pengelolaan
Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara yang meliputi Konsep Sumber Daya Nasional, Bela Negara, Komponen Pendukung, Komponen Cadangan serta Mobilisasi dan Demobilisasi melalui tinjauan dari aspek politik dan hukum.
Selanjutnya, berbagai kegiatan yang sudah dilaksanakan Kementerian Pertahanan diantaranya kegiatan sosialisasi baik melalui Media Cetak dan elektronik serta sosialisasi langsung ke hampir seluruh daerah Provinsi di Indonesia. Sosialisasi juga dilakukan ke Organisasi Masyarakat, Lingkungan Akademis, ASN, TNI, Polri, Pondok Pesantren, Pegawai Swasta dan BUMN serta
kegiatan Focus Group Discussion (FGD) dengan komisi 1 DPR RI dan TNI-Polri.
“Untuk membangun suatu sistem pertahanan negara yang kuat serta bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara dan sumber daya serta sarana dan prasarana nasional tidaklah mudah dan perlu waktu yang panjang. Hal tersebut telah kami alami bahwa untuk melaksanakan amanat undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang pertahanan negara pada pasal 8 tentang pembentukan Komponen Cadangan dan Komponen Pendukung masih belum
terealisasi dan masuk dalam Program Legislasi Nasional (prolegnas) Proritas tahun 2019,” ujar Brigjen TNI Untung Waluyo.
Olehnya itu diharapkan, semoga dengan adanya Undang-Undang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk pertahanan negara, akan menjadikan Bangsa Indonesia lebih kuat dan lebih disegani oleh bangsa-bangsa lain di dunia, serta meningkatkan persatuan dan kesatuan Bangsa Indonesia. (*)
