Logo Lintasterkini

DPRD Makassar: Pengelolaan Keuangan 2020 Bebas Temuan

Andi Nur Isman
Andi Nur Isman

Kamis, 01 Juli 2021 11:44

DPRD Makassar: Pengelolaan Keuangan 2020 Bebas Temuan

MAKASSAR — Kepala Sub Bagian Humas DPRD Kota Makassar, Taufiq Nadsir mengatakan, anggaran belanja di DPRD Kota Makassar sudah transparan dan akuntabel. Termasuk di tahun anggaran 2020 dan 2021.

Taufik mengklaim, pengelolaan keuangan sekretariat DPRD Kota Makassar tahun 2020 dan 2021 yang sedang berjalan ini selalu disinergikan dan dikoordinasi dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan pengawasan ekseternal Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI.

“Hasil pengelolaan keuangan di tahun 2020 di DPRD Makassar telah dinyatakan clear dari pengawas internal dan eksternal atau dinyatakan bebas temuan oleh BPK,” ujarnya saat menggelar konferensi pers di DPRD Kota Makassar, Rabu (30/6/2021).

Kata dia, khusus anggaran makan minum yang diperuntukkan bagi masyararakat umum itu dilakukan untuk kegiatan kedewanan. Sudah sesuai standar dan prosedur serta berkesesuaian dengan ketentuan undang undang yang berlaku.

Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya temuan pengawas internal dan pengawas ekseternal pada kegiatan tahun sebelumnya.

“Begitupun juga dengan sosialisasi peraturan daerah yang dilakukan dewan. Kenapa dilaksanakan di hotel karena itu perintah undang-undang dan sebagai fungsi legislasi anggota DPRD. Peruntukan makan minum pun disajikan untuk masyarakat umum,” tegasnya.

Selain itu, kata dia, dalam kondisi pandemi Covid-19 kegitan yang dilakukan di hotel adalah bentuk stimulus ekonomi.

Taufiq menambahkan, DPRD sebagai mitra pemerintah daerah justru turut andil dalam pemulihan ekonomi khususnya di bidang jasa perhotelan tidak terjadi untuk mengatasi meningkatnya laju pertumbuhan pengangguran dan pemutusan hubungan kerja (PHK) besar besaran.

“Karena kita tahu, di Kota Makassar tingkat pengangguran di Kota Makassar sebesar 79 ribu di tahun 2019 dan sekarang telah mencapai 200 ribu orang,” jelasnya.

Terkait dugaan pecah anggaran agar tidak ditender juga dibantah. Hal itu disebut dianggarkan sesuai kebutuhan komponen kegiatan, seperti pemeliharaan barang, pemeliharaan gedung dsb, sehingga terjadi penghematan anggaran.

“Anggaran ini sudah lazim dan alhamdulillah tidak ada temuan dari pihak pengawas pengelolaan keuangan,” katanya.(*)

 Komentar

 Terbaru

Bersama Melawan Covid-1930 Juli 2021 00:02
Sinergitas dengan Kampus, Kapolrestabes Makassar Ajak Mahasiswa Vaksin
Witnu juga menambahkan bahwa semoga vaksin yang disalurkan untuk mahasiswa STMIK Handayani akan mencover sehingga tidak mudah untuk terpapar pandemi c...
Hukum & Kriminal29 Juli 2021 23:48
Polda Sulsel Akhirnya Tetapkan Tersangka Kasus Dugaan Korupsi RS Batua Makassar
MAKASSAR– Kasus dugaan korupsi proyek RS Batua Makassar terus berlanjut dalam penyelidikan polisi. Kali ini, Kepolisian Daerah (Polda) Sulsel ki...
News29 Juli 2021 23:09
Plt Gubernur Apresiasi Kakek 67 Tahun di Makassar yang Bersepeda Belasan Kilo demi Vaksinasi
MAKASSAR– Plt Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman, menemui seorang kakek yang rela bersepeda untuk mendapatkan vaksin. Perjuangannya diapres...
News29 Juli 2021 22:53
Wali Kota Makassar Bakal Naikkan Insentif Satgas Pengangkut Jenazah Corona
MAKASSAR– Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan (Danny) Pomanto akan menaikkan insentif tim satgas pengangkut jenazah covid-19. Tingginya kasus kemati...